KUNINGAN ONLINE – Pada awal Oktober, DPRD Kabupaten Kuningan bakal menggelar rapat paripurna internal untuk menetapkan pimpinan definitif, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPRD Kuningan, Dr Deni Hamdani.
Menurutnya, proses tersebut akan dilanjutkan dengan pengesahan di tingkat provinsi sebelum diterbitkan Surat Keputusan Gubernur, yang menjadi dasar berjalannya mekanisme selanjutnya.
“Paripurna internal untuk penetapan pimpinan definitif DPRD Kuningan akan dilaksanakan pada 1 Oktober. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke provinsi untuk menerbitkan SK Gubernur. Kami berusaha agar semuanya berjalan lancar,” kata Dr Deni Hamdani, Kamis (26/9).
Selain itu, Ia juga menyinggung terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari PAN yakni H Udin Kusnedi. Adapun surat terkait PAW sudah diterima sehari sebelum penetapan bupati.
“Proses PAW H Udin sudah berjalan, suratnya sudah diterima sehari sebelum penetapan bupati. Mengenai waktu proses, kami tak bisa memastikan, namun kami akan berusaha maksimal agar semuanya sesuai prosedur,” jelasnya.
Pihaknya juga menekankan, pentingnya keputusan Mahkamah Partai untuk memastikan tidak ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari.
“Kuncinya ada di Mahkamah Partai, dan besok diperkirakan keputusan tersebut akan terbit. Jika Mahkamah Partai sudah mengeluarkan keputusan, semuanya aman,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirinya mengapresiasi kinerja pimpinan sementara DPRD Kuningan, yang telah berhasil menyusun rancangan tata tertib (tatib) DPRD periode 2024-2029.
“Pembahasan rencana tatib berlangsung sangat baik. Para pimpinan sementara bekerja dengan penuh semangat. Salah satu tugas utama mereka sedang menyusun tatib ini, dan pembahasan sudah selesai. Rencananya, tatib akan diserahkan kepada pimpinan sementara pada Senin, 30 September,” terangnya.
Dengan segera ditetapkannya pimpinan definitif, DPRD Kuningan akan siap menjalankan tugas-tugas penting lainnya, termasuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Setelah pimpinan definitif terpilih, AKD akan segera dibentuk. Namun, hal ini merupakan ranah partai politik yang masih menunggu keputusan terkait AKD,” jelasnya.
Dengan demikian, DPRD Kuningan diharapkan dapat berfungsi secara maksimal dan segera menjalankan tugas-tugas legislatif dengan baik di bawah pimpinan definitif yang baru. (OM)