KUNINGAN ONLINE – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi pemanfaatan Data Warehouse (DWH) terpusat, di Aula BJB Cabang Kuningan, Selasa (31/5).
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar, membuka kegiatan Bimtek Implementasi Pemanfaatan DWH terpusat.
Sekda Dian mengatakan, ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa menjadi faktor keberhasil program-program pembangunan.
“Apresiasi kepada kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan beserta jajarannya dan stakeholders yang hadir atas terlaksananya bimbingan teknis ini. Saya patut berbangga, tentunya ke depan pengurusan dokumen kependudukan akan lebih mudah, cepat dan tentunya memudahkan masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama ini kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan dapat diselesaikan sekaligus dalam satu kali pengurusan,” kata Dian.
Ia berpesan kepada Disdukcapil Kuningan terus tingkatkan kinerja dengan melakukan terobosan atau inovasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, karena dimanapun dan di bidang manapun ditugaskan esensinya adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Semoga forum ini menjadi motivasi dan inspirasi kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja di bidang kita masing-masing secara profesional,” pesannya.
Sementara, Kepala Disdukcapil Yudi Nugraha menyampaikan kegiatan ini untuk terwujudnya pelayanan tertib administrasi serta penerapan sistem satu data kependudukan untuk semua keperluan yang menyangkut kepentingan publik
Ia menerangkan, peserta bimtek ini berjumlah 100 orang terdiri dari 27 dinas/badan, 32 kecamatan, 12 rumah sakit se-kabupaten kuningan, 10 orang panitia, 3 orang narasumber dan 6 orang undangan.
”Diarahkan untuk memberikan penyegaran dan tambahan wawasan pengetahuan di bidang database kependudukan terutama organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten kuningan dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat,” pungkasnya. (OM)
