KUNINGAN ONLINE – Dinamika pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan untuk posisi Sekda definitif.
Aktivis perempuan Kuningan, Ds sapaanya pun angkat suara dan meminta Bupati Kuningan agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan demi menjaga stabilitas birokrasi.
Menurutnya, birokrasi Kuningan tengah memasuki masa transisi penting, khususnya pasca Pilkada dan menjelang potensi mutasi pejabat eselon II. Dalam situasi ini, menjaga stabilitas pemerintahan dinilai lebih penting ketimbang mempercepat proses administratif pengisian jabatan.
“Saya melihat Pj Sekda Pak Beny sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kini beliau juga dipercaya sebagai Plh Sekda. Ini membuktikan bahwa beliau cukup kompeten untuk diangkat sebagai Sekda definitif,” ujar Ds, Kamis (12/6/2025).
Ia menilai, selama menjabat sebagai Penjabat Sekda, Beny mampu memegang peran strategis, menjabarkan arahan Bupati, dan menjaga ritme kerja birokrasi tetap stabil. Hal ini, menurutnya, menjadi indikator kuat bahwa jabatan Sekda saat ini sudah berada di tangan yang tepat.
Lebih lanjut, Ds menegaskan bahwa birokrasi bukanlah tempat untuk ajang ambisi pribadi, melainkan instrumen pelayanan kepada masyarakat. Ia menyayangkan jika ada manuver dari segelintir oknum birokrat yang lebih sibuk berburu jabatan ketimbang bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Birokrat seharusnya fokus pada pelayanan, bukan posisi. Jangan sampai Kuningan yang sedang butuh kerja nyata justru diramaikan oleh intrik dan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya aktivitas birokrasi yang dinilai terlalu seremonial namun minim dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah sosok birokrat yang bekerja dengan hati dan kepekaan sosial, bukan sekadar tampil dalam kegiatan formalitas.
Ds pun menyarankan agar masa tugas Beny dilanjutkan, baik sebagai Pj maupun Plh Sekda, hingga momentum yang tepat untuk seleksi jabatan tiba.
“Ibaratnya, Belanda sudah pergi, tinggal beresin peninggalannya. Ini bukan saatnya membuat gebrakan baru secara tergesa-gesa, tapi saatnya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Kuningan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait waktu pelaksanaan open bidding Sekda. Namun isu ini diperkirakan akan terus menjadi topik hangat di tengah dinamika internal birokrasi yang bergulir. (OM)
