KUNINGAN ONLINE – Wakil Ketua OKK DPC PPP Kabupaten Kuningan periode 2021–2026, KH. Dedi Ahmad Djunaedi (DAD), meluruskan pemahaman terkait mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) IX PPP Kabupaten Kuningan yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Menurut Dedi, salah satu kewenangan Muscab bukanlah memilih Ketua DPC secara langsung, melainkan memilih formatur yang nantinya bertugas menyusun kepengurusan Pengurus Harian (PH) DPC serta Pimpinan Majelis DPC PPP.
Ia menilai pernyataan yang disampaikan oleh Willy Prawita sebelumnya kurang tepat, khususnya terkait pihak yang memiliki kewenangan mengesahkan kepengurusan PH DPC dan Pimpinan Majelis DPC.
“Perlu diluruskan bahwa sesuai Peraturan Organisasi (PO) Nomor 16 Pasal 13 ayat 8, formatur hanya memiliki tugas menyusun dan mengajukan pengesahan PH DPC dan Pimpinan Majelis DPC kepada DPP. Artinya, yang memiliki kewenangan memutuskan dan mengesahkan kepengurusan DPC adalah DPP, bukan formatur,” tegas Dedi kepada Kuninganonline.com, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, anggapan bahwa proses Muscab telah selesai sepenuhnya merupakan pemahaman yang keliru, karena tahapan final masih menunggu keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Kalau ada yang berasumsi bahwa proses Muscab sudah selesai, itu sangat keliru. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan menunggu keputusan DPP terkait pengesahan PH dan Pimpinan Majelis DPC PPP Kuningan periode 2026–2031,” ujarnya.
Dedi juga mengingatkan agar dinamika politik internal partai tidak dibawa pada sikap saling menyudutkan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Jangan atas dasar ketidaksukaan kemudian menyudutkan salah satu pihak hingga membuat suasana gaduh. Dari awal proses ini memang sangat dinamis, maka semua pihak harus bijak menyikapinya,” katanya.
Ia menilai momentum Muscab seharusnya dijadikan sebagai ajang evaluasi dan perbaikan partai ke depan, termasuk menyoroti sejumlah persoalan pada kepemimpinan sebelumnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan penting seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan partai, lemahnya komunikasi dan silaturahmi dengan pondok pesantren serta para ulama, hingga program-program partai yang dinilai belum berjalan optimal.
“Di samping ada kebijakan yang baik, tentu tidak sedikit pula kebijakan yang tidak tepat bahkan tidak berjalan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan partai, dan kurangnya membangun komunikasi dengan pondok pesantren serta para ulama menjadi contoh nyata,” jelasnya.
Dalam konteks perbaikan tersebut, Dedi menyebut Masuri Gonjes sebagai figur yang tepat untuk memimpin PPP Kuningan lima tahun ke depan.
Selain dinilai memiliki usia yang relatif muda, Masuri juga dianggap memiliki pengalaman organisasi yang matang, di antaranya pernah menjabat Ketua Umum PC PMII Kuningan periode 2009–2010, Ketua KNPI Kuningan 2017–2020, Ketua Umum PC Ikatan Alumni PMII Kuningan 2023–2028, serta Wakil Ketua KADIN Kuningan periode 2024–2029.
Tak hanya itu, Masuri juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2014–2019.
“Dengan pengalaman yang dimiliki, saya yakin beliau memiliki visi dan misi yang dibutuhkan PPP Kuningan saat ini,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi mengajak seluruh kader PPP Kuningan agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan suasana tidak kondusif.
“Saya mengajak seluruh kader PPP Kuningan untuk berhati-hati terhadap oknum yang menginginkan suasana tidak kondusif. Mari kita sama-sama menunggu hasil keputusan DPP tanpa membuat gaduh suasana, dan tetap bijak dalam mengambil sikap,” pungkasnya. (OM)
