KUNINGAN ONLINE – SMPN 6 Kuningan diproyeksikan menjadi salah satu lokasi rintisan Sekolah Rakyat, program unggulan pemerintah pusat yang memberikan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada Jumat (12/09/2025), Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama jajaran Pemkab Kuningan melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan lokasi tersebut. Turut hadir Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Penjabat Sekda Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., Kepala Disdikbud Uu Kusmana, M.Si., dan Kepala Dinas Sosial Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd., M.H.
Bupati Dian menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
“Ini bukan sekadar sekolah, tetapi ikhtiar besar agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik. SMPN 6 menjadi lokasi rintisan, sedangkan pembangunan sekolah permanen akan direncanakan di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung. Proses percepatan didukung Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan harus rampung akhir bulan ini.
“Tidak boleh ada keterlambatan. Kami memindahkan sementara proses KBM ke SMPN 3 Kuningan agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa. Semua langkah terkoordinasi supaya program segera berjalan optimal,” tegasnya.
Wakil Bupati Tuti Andriani menyebut program ini sebagai angin segar bagi masyarakat.
“Dengan fasilitas modern dan sistem berasrama, anak-anak tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga ditempa karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup,” ujarnya.
Senada, Penjabat Sekda Wahyu Hidayah menambahkan Pemkab Kuningan berkomitmen penuh menyukseskan program tersebut.
“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar program ini benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah program gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan pendidikan gratis berasrama dari tingkat SD hingga SMA. Seluruh biaya pendidikan, kebutuhan dasar, hingga konsumsi ditanggung pemerintah, dengan sistem multi-entry dan multi-exit yang fleksibel.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghadirkan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. (OM)
