Sekda Kuningan Tegaskan Program MBG Harus Terarah dan Berkelanjutan

Kesehatan, Sosial183 views

KUNINGAN ONLINE — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan terus diperkuat agar berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Program strategis nasional tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak terhadap penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja hingga penguatan ekonomi lokal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Satgas P3MBG, U Kusmana, S.Sos., M.Si., mengatakan pelaksanaan MBG membutuhkan kolaborasi multipihak agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Iklan

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas P3MBG, SPPG, mitra pelaksana hingga masyarakat.

“MBG adalah salah satu program strategis tentunya yang mendukung pencapaian visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujar U Kusmana.

Iklan

Menurutnya, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan MBG membuat aspek koordinasi, pemantauan, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara terpadu.

Karena itu, Sekda menegaskan pentingnya komitmen bersama agar program tersebut dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kuningan secara konsisten memberikan dukungan serta motivasi kepada Satgas P3MBG agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kuningan berjalan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

U Kusmana menilai MBG memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah agenda pembangunan daerah, khususnya pemenuhan kebutuhan gizi, penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran serta penguatan perekonomian masyarakat.

Ia berharap manfaat MBG tidak berhenti pada peningkatan kualitas kesehatan penerima manfaat, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan produk lokal.

183 SPPG Layani 384.156 Penerima Manfaat

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan sekaligus Sekretaris P3MBG, Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc., memaparkan perkembangan teknis pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan.

Purwadi melaporkan, saat ini terdapat 183 SPPG di Kabupaten Kuningan, yang terdiri dari 179 SPPG wilayah dan empat SPPG wilayah terpencil.

Dari jumlah tersebut, seluruh SPPG tercatat melayani 384.156 penerima manfaat, atau sekitar 30 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kuningan.

Penerima manfaat tersebut mencakup siswa berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dari aspek standar higiene sanitasi, sebanyak 172 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 10 SPPG lainnya masih dalam proses.

Seluruh 183 SPPG juga telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, baru 176 SPPG yang pengelolaan air limbahnya telah sesuai standar, sedangkan tujuh SPPG lainnya masih belum memenuhi standar pengelolaan air limbah.

Sementara dari sisi baku mutu air limbah, baru 37 SPPG yang telah memenuhi ketentuan. SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan.

Dari aspek kompetensi tenaga masak, sebanyak 152 SPPG telah memiliki sertifikat chef, sedangkan 125 SPPG telah memiliki sertifikat halal.

Untuk legalitas bangunan, tercatat 110 SPPG telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 55 SPPG masih dalam proses, dan 18 SPPG belum memulai proses PBG.

Sedangkan dari aspek infrastruktur bangunan, sebanyak 172 SPPG telah memenuhi standar dan 10 SPPG masih perlu melakukan pemenuhan standar infrastruktur.

Dalam hal perlindungan tenaga kerja, sebanyak 162 SPPG telah mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

MBG Didorong Libatkan Pelaku Usaha Lokal

Purwadi juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG diarahkan untuk turut menumbuhkan perekonomian lokal.

Untuk itu, para mitra pelaksana didorong membangun kerja sama dengan BUMDes, UMKM, petani, peternak dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.

Dengan demikian, keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menjadi pusat penyedia makanan bergizi, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan sekitar.

Selain aspek ekonomi, kualitas asupan gizi menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG. Menu makanan diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat, terutama ibu hamil dan balita.

Penyesuaian menu tersebut dinilai penting agar manfaat MBG dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi yang terukur terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Kuningan.

Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai ratusan ribu orang dan didukung 183 SPPG, penguatan standar pelayanan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG di Kabupaten Kuningan berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan. (OM)