JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2025, khususnya dalam penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.
Ia menilai bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar nasional yang memerlukan penguatan kebijakan secara serius pada 2026.
Rokhmat menyebut dampak bencana dirasakan cukup berat di berbagai wilayah, terutama di Sumatera dan Jawa Barat. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerugian ekonomi signifikan akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan.
“Persoalan bangsa Indonesia salah satunya adalah bencana. Hidrometeorologi ini sangat berat dirasakan karena memakan korban jiwa,” ujar Rokhmat saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menilai alih fungsi lahan dan kawasan hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air sebagai faktor utama meningkatnya bencana. Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) disebut berkontribusi langsung terhadap banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai daerah.
Rokhmat juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan di wilayah Sumatera. Selain itu, ia mendorong pengembalian fungsi hutan yang dikelola PTPN dan Perhutani, terutama di Pulau Jawa yang memiliki keterbatasan lahan serta tingkat kepadatan penduduk tinggi.
“Kami ingin fungsi hutan dikembalikan sebagaimana mestinya, tidak diganggu, ditanami tanaman endemik, pohon-pohon natif dengan pengakaran yang kuat,” tegasnya.
Selain persoalan kehutanan, Rokhmat menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Saat ini, kata dia, baru sekitar 25 persen sampah nasional yang tertangani, sementara produksi sampah mencapai sekitar 105 ribu ton per hari.
“Masalah sampah ini sangat serius. Diperlukan terobosan teknologi sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (OM)
