Menjelang pleno hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan banyak bersimpah ruah informasi data hasil yang berasal dari lembaga survey.
Data tersebut seolah menjadi acuan publik dalam hasil pemilu 2024. Beberapa pihak yang meresa tidak memperoleh suara sesuai ekspektasinya merasa dirugikan dan di curangi dalam pemilu 2024 padahal data valid dari KPU belum secara resmi diumumkan sihingga menyebabkan tergiringnya opini publik yang negatif.
Gejolak ini menjadi polemik baru di moment pemilu 2024 yang kerap seolah mengkambing hitamkan penyelenggara, seharusnya kita sadar betul bahwa kinerja penyelenggara dibawah naungan Komisi Pemilihan Umum itu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu jika memang terbukti ada oknum yang bekerja diluar koridornya akan di proses secara etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Jika kita gali lebih rinci lagi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (P2S) selain diawasi oleh Pengawas Kelurahan/Desa juga diawasi oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Saksi sebagai perwakilan partai politik atau calon kandidat, pada momentum ini sangat minim bahkan tidak mungkin terjadi kecurangan. Jangankan melakukan kecurangan kesalahan dalam teknispun resikonya Pemungutan Suara Ulang yang membuat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara harus bekerja dua kali.
Sebagai warga sipil yang mempunyai hak pilih, kita harus bisa membuka mata secara lebar dan mengkaji ulang informasi yang beredar demi terciptanya pemilu yang demokratis sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kita serahkan dan percayakan pada Lembaga yang berwenang yaitu KPU, BAWASLU dan DKPP disamping kita mengkaji dalam tahapan dan menunggu hasil kita juga harus bisa memfilter informasi yang beredar yang dapat diindentifikasikan sebagai hoax yang berujung memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.
Dewa Galih Dwiginting
Kabid Hukum dan Ham HMI Cabang Kuningan sekaligus Ketua PPS Desa Pajawankidul
