KUNINGAN ONLINE – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuningan, Masuri atau yang akrab disapa Gonjes, menegaskan bahwa seluruh kader PPP harus kembali bersatu pasca-terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru dari DPP PPP.
Menurutnya, dinamika yang terjadi selama proses Musyawarah Cabang (Muscab) hingga keluarnya SK merupakan hal yang wajar dalam organisasi dan harus disikapi secara dewasa.
“Perbedaan pendapat itu lumrah. Dalam organisasi politik, dinamika seperti ini adalah bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua pihak kembali bersatu dan bersama-sama membesarkan PPP Kuningan,” ujarnya, di Kantor DPC PPP Kuningan, Rabu (24/6/2026).
Gonjes mengatakan, para kandidat yang sebelumnya mengikuti proses Muscab, termasuk Dr. Toto dan Ali Akbar, telah bersepakat menempuh jalan islah atau rekonsiliasi demi kemajuan partai.
Ia menegaskan, seluruh kader harus legawa menerima keputusan DPP dan mendukung kepemimpinan yang telah ditetapkan.
“Siapapun yang dipercaya DPP menjadi ketua harus kita dukung bersama. Yang terpenting adalah masa depan PPP di Kabupaten Kuningan,” katanya.
Gonjes juga menyampaikan rasa syukur atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang menolak gugatan terkait kepengurusan DPP PPP. Dengan putusan tersebut, kepemimpinan Mardiono dinilai sah secara hukum untuk memimpin DPP PPP periode 2025–2030.
Target 5 Kursi
Menghadapi Pemilu Legislatif mendatang, DPC PPP Kuningan telah menetapkan target minimal meraih lima kursi di DPRD Kabupaten Kuningan.
Menurut Gonjes, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila seluruh kader mampu bekerja secara solid dan melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.
“Kita menargetkan minimal lima kursi. Untuk mencapainya tentu dibutuhkan kerja bersama dan penguatan struktur partai sampai ke akar rumput,” ujarnya.
Siapkan Pelantikan dan Raker
Dalam waktu dekat, DPC PPP Kuningan akan memfokuskan diri pada agenda internal partai. Salah satunya adalah pelantikan pengurus periode 2026–2031 yang direncanakan digelar bersamaan dengan Rapat Kerja (Raker).
Selain itu, partai juga akan segera menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) untuk membentuk kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) serta pembentukan kepengurusan ranting di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi verifikasi partai politik yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.
Kejar Target 188 Desa
Gonjes menjelaskan, berdasarkan ketentuan verifikasi partai politik, kepengurusan partai di tingkat kabupaten wajib memiliki kepengurusan aktif di sedikitnya 75 persen kecamatan dan 50 persen desa atau kelurahan.
Di Kabupaten Kuningan yang memiliki 376 desa dan kelurahan, PPP menargetkan sedikitnya 188 desa telah memiliki kepengurusan ranting yang aktif.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kami selesaikan. Pembentukan PAC dan ranting merupakan syarat mutlak untuk menghadapi verifikasi partai politik,” jelasnya.
Sementara untuk program dan agenda eksternal partai, Gonjes menyebutkan seluruh strategi dan arah kebijakan organisasi akan dibahas lebih rinci dalam Rapat Kerja DPC PPP Kuningan yang akan datang. (OM)
