KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan pembangunan lift di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan kembali diproses. Proyek tersebut sebelumnya sempat tertunda lantaran pagu anggaran awal dinilai belum mampu memenuhi harga penawaran di tengah kenaikan harga komponen yang dipengaruhi nilai tukar dolar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, mengatakan anggaran pembangunan lift yang sebelumnya disiapkan sebesar Rp1 miliar kini mendapat tambahan anggaran dari Bupati Kuningan.
“Anggaran awal pagu anggarannya Rp1 miliar. Setelah dilakukan pembahasan, tidak ada pemborong yang bersedia karena harganya tidak masuk. Tapi sekarang ditambahkan Pak Bupati,” ujar Putu saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).
Menurut Putu, sebelumnya memang terdapat penawaran lift dengan harga lebih rendah. Namun, produk tersebut tidak mencantumkan merek yang jelas dalam brosurnya.
Pemkab Kuningan, kata dia, memilih tidak menggunakan produk tanpa merek tersebut karena mempertimbangkan aspek kualitas dan kepastian produk. Ia menyebut sejumlah merek lift yang selama ini dikenal di pasaran, di antaranya Hyundai, Sigma, dan Mitsubishi.
“Pemerintah daerah tidak mau karena tidak ada mereknya,” katanya.
Sebagai gantinya, Pemkab Kuningan berencana menggunakan lift bermerek Hyundai. Nilai anggaran yang disiapkan kini mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Lift tersebut nantinya dirancang memiliki kapasitas hingga 10 orang dan diperuntukkan menunjang aksesibilitas masyarakat maupun aparatur yang beraktivitas di Gedung Setda Kuningan.
Putu mengatakan proses pengadaan proyek tersebut segera memasuki tahap lelang. Rencananya, paket pekerjaan akan mulai ditayangkan melalui sistem pengadaan pada pekan depan.
“Mau tayang itu di minggu depan, dilelangkannya,” tutur Putu.
Lebih lanjut, Putu menjelaskan keberadaan lift dinilai penting untuk menunjang akses ke gedung pemerintahan yang memiliki beberapa lantai.
Gedung Setda Kabupaten Kuningan sendiri terdiri dari tiga lantai. Dengan adanya lift, akses menuju setiap lantai diharapkan menjadi lebih mudah, khususnya bagi masyarakat, tamu pemerintahan, maupun aparatur yang memiliki keterbatasan mobilitas.
“Bangunan pemerintah yang lebih dari dua lantai umumnya disarankan dilengkapi fasilitas lift atau eskalator,” pungkasnya. (OM)
