KUNINGAN ONLINE – Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Jawa Barat, Nandang Sudrajat, menyoroti kondisi ekonomi rakyat, khususnya peran pasar tradisional sebagai infrastruktur ekonomi kerakyatan.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa dua sektor utama yang masih dapat diakses oleh masyarakat kecil dalam perekonomian adalah perdagangan di pasar rakyat dan sektor pertanian.
“Pasar tradisional dan pertanian adalah dua sektor yang masih dapat diandalkan rakyat kecil. Di luar itu, sebagian besar sudah dikuasai oleh oligarki. Data dari 2017 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan angka kemiskinan sebesar 3,4% di Indonesia, sementara kelas menengah mengalami penurunan 4,1%, yang artinya semakin banyak orang mendekati garis kemiskinan,” ujar Nandang usai melantik pengurus DPD APPSI Kuningan periode 2025-2030, Kamis (27/2/2025).
Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya, yang menegaskan bahwa masih banyak rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan.
“Dalam periode 2017-2023, sebanyak 162 orang di Indonesia mengalami peningkatan kekayaan hingga 100%, sementara 62 orang lainnya kekayaannya naik 153%. Ini adalah paradoks ekonomi yang harus segera diseimbangkan,” tambahnya.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah melalui program unggulan Presiden Prabowo berupaya menyeimbangkan kondisi ekonomi rakyat. Beberapa langkah yang diambil antara lain swasembada pangan, rehabilitasi irigasi, dan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, sedang digalakkan. Rehabilitasi irigasi di Jawa Barat, misalnya, akan dilakukan secara swakelola oleh petani, bukan lagi melalui tender perusahaan. Program makan bergizi gratis juga bertujuan meningkatkan kualitas SDM Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Nandang menjelaskan bahwa dalam program makan bergizi gratis, bahan pangan seperti telur, ayam, dan sayuran akan diambil dari produksi lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat setempat.
“Misalnya, dalam satu hari dibutuhkan 135.000 telur di Kuningan, maka telur-telur tersebut harus disediakan oleh peternak lokal. Hal yang sama berlaku untuk ayam dan bahan pangan lainnya,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam APBN, agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Optimalisasi anggaran akan dilakukan, misalnya ada pengadaan CCTV yang harganya tidak wajar, itu yang dicoret. Ini bukan memangkas anggaran rakyat, melainkan memastikan anggaran digunakan secara efisien,” pungkasnya. (OM)
