KUNINGAN ONLINE – Keputusan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), untuk menolak fasilitas mobil dinas baru menuai banyak pujian, termasuk dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati.
Menurutnya, langkah KDM mencerminkan kepemimpinan yang mengutamakan efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat.
Keputusan tersebut disampaikan KDM saat konferensi pers di Bandung, di mana ia meminta Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, untuk tidak menganggarkan pembelian mobil dinas baru bagi dirinya.
“Enggak usah dibelikan mobil, saya juga punya mobil, sudah cukup,” ujar KDM dalam sebuah video yang menjadi viral di media sosial.
Ia menegaskan, kebiasaan mengganti mobil dinas setiap pergantian pemimpin seharusnya dihentikan. Anggaran tersebut, menurutnya, lebih baik dialokasikan untuk perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni.
Menanggapi keputusan ini, Tina Wiryawati menyebut sikap KDM sebagai bukti pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas fasilitas pribadi.
“Kalau mobil yang lama masih layak pakai, kenapa harus membeli yang baru? Langkah Pak Dedi ini patut ditiru oleh pemimpin lainnya,” ujar Tina, Minggu (12/1/2025).
Tina juga menyoroti fungsi mobil dinas sebagai alat transportasi yang tidak memerlukan pengadaan baru jika kendaraan sebelumnya masih bisa digunakan.
Sebagai contoh, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan menggunakan mobil pribadi dalam berbagai aktivitas.
“Pak Presiden Prabowo juga memperkenalkan kendaraan MAUNG buatan PT Pindad sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk lokal,” ungkapnya.
Lebih jauh, Tina menekankan pentingnya mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Dana itu bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur desa, terutama di daerah dengan defisit anggaran,” imbuh Tina.
Ia juga mengingatkan bahwa pemborosan anggaran untuk fasilitas pemimpin dapat menjadi beban bagi APBD dan menghambat prioritas pembangunan lainnya.
Tina berharap keputusan KDM ini memicu perubahan pola pikir pemimpin daerah lainnya, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
“Semoga langkah Pak Dedi dan Presiden Prabowo menjadi cerminan bagi kita semua bahwa seorang pemimpin harus lebih memikirkan rakyat daripada kenyamanan pribadi,” tutupnya.
Dengan langkah ini, Tina optimis bahwa kepemimpinan yang efisien dan berorientasi pada rakyat dapat menjadi standar baru bagi pejabat publik di Indonesia. (OM)
