KUNINGAN ONLINE – Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik, demikian disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Abidin kepada Kuninganonline.com, Jumat (11/11/2022).
“Sebagai bentuk dari implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar di kami jenjang SMP ini sudah ada 8 sekolah penggerak,” ujar Abidin.
Artinya, Abidin mengatakan, bahwa sekolah bergerak ini adalah wajib hukumnya untuk menerapkan kurikulum merdeka secara utuh. Selain itu, dari sistem kompetensinya ada juga supporting pembiayaan dalam bentuk Bantuan Operasi Sekolah (Bos).
“Secara kinerja, kita berharap banyak dengan keadaan sekolah penggerak di Kabupaten Kuningan ini. Pertama untuk menjadi motor penggerak bagi sekolah-sekolah yang lainnya dan kami harapkan juga dengan instruksi yang kami berikan untuk mendesiminasikan ke sekolah-sekolah lainnya. Jadi nanti sesuai target Kementerian bahwa tahun 2024 ini harus menerapkan kurikulum merdeka secara menyeluruh,” kata Abidin.
Maka, lanjutnya, sekolah-sekolah yang sampai hari ini belum menjadi sekolah penggerak sudah mendapat pemahaman itu. Kedua, terkait dengan kebijakan Kementerian juga kenyataan dengan penentuan kurikulum merdeka secara mandiri.
Ia menerangkan, disitu ada pilihan pertama Mandiri belajar yang kedua adalah Mandiri berubah dan mandiri berbagi. Semua jenjang SMP di Kabupaten Kuningan baik negeri maupun swasta sudah menerapkan itu.
“Sesuai dengan pilihannya, nah kami dari bidang pendidikan SMP terus-menerus untuk bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini bisa berjalan secara baik dan dibantu dari sekolah-sekolah penggerak untuk menjadi inspirasi atau menjadi inisiator berbagi dalam konteks pengembangan kurikulum,” terangnya.
Kemudian, kata Abidin, sampai saat ini sudah menunjukkan hasil karena diantara pembeda kurikulum ini di kurikulum Merdeka ada yang namanya Project penguatan profil pelajar Pancasila.
“Itu yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Beberapa sekolah sudah melakukan itu sudah mancing beberapa projectnya dan kita lagi pemantauan secara intensif sejauh mana program-program yang sudah dirancangnya bisa berjalan secara baik,” kata Abidin.
Sementara, untuk jumlah SMP di Kabupaten Kuningan, Abisin mengungkapkan ada 133 sekolah. Yang terdiri dari 71 Negeri, ada sekarang penambahan 34 swasta, ada 7 SMP Satuan Atap (Satap) dan 3 SMP terbuka.
“Harapan kita semua dapat mendorong untuk jenjang SMP tidak hanya Negeri tetapi swasta maupun terbuka untuk menerapkan kurikulum baru,” ungkapnya. (OM)
