JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Kapoksi Komisi XII, H Rokhmat Ardiyan, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan nasional pada kuartal II tahun 2025.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan fiskal terukur yang diarahkan langsung untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II ke kisaran 5% melalui intervensi fiskal yang menyasar penguatan daya beli masyarakat. Ini strategi nyata yang menyentuh langsung rakyat,” ujar Rokhmat dalam keterangan persnya, Jumat (13/6/2025).
Stimulus yang digelontorkan pemerintah mencapai nilai Rp 24,44 triliun, yang terdiri atas Penebalan bantuan sosial: Rp 11,93 triliun, Subsidi upah: Rp 10,72 triliun, Diskon tarif transportasi: ±Rp 940 miliar, Potongan tarif tol: ±Rp 650 miliar dan Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya: ±Rp 200 miliar.
Stimulus ini ditujukan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, serta masyarakat pengguna moda transportasi darat, laut, dan udara, terutama dalam momentum libur sekolah dan tanggal merah.
“Saat mobilitas masyarakat meningkat, sektor-sektor seperti transportasi, kuliner, dan penginapan di daerah tujuan wisata akan ikut tumbuh. Ini mendorong efek berganda (multiplier effect) yang positif bagi ekonomi daerah,” ujar Rokhmat.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa stimulus ini menunjukkan pendekatan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bersifat inklusif dan berpihak pada masyarakat luas.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Ketika konsumsi meningkat, seluruh sektor ekonomi akan ikut bergerak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rokhmat menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra akan turut aktif mengawal implementasi stimulus agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran anggaran.
“Evaluasi distribusi dan efektivitas program, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga, adalah bagian penting dari fungsi pengawasan DPR. Kami akan pastikan ini berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya. (OM)
