KUNINGAN ONLINE – Forum Kajian Pembangunan Kuningan (FKPK) sangat menyayangkan ada warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya dan harus berhadapan dengan pihak keamanan.
Namun, menurut Sekretaris FKPK Arip Samsul Aripin, pendapat tersebut tak pernah sampai kepada wakil-wakilnya dengan alasan menganggu keamanan.
“Ya, mudah-mudahan demi keamanan bukan mengganggu pendapatan. Dengan alasan keamanan apakah mulut-mulut rakyat jelata harus bungkam? tentu saja tidak,” tutur Arifi yang juga Eks Ketum HMI Kuningan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9).
“Kita ingat teori Maslow tentang tingkatan kebutuhan manusia paling dasar ialah kebutuhan fisiologis (urusan perut,red). Mungkin saja saudara Alfi Aulia Hasbullah datang akan membacakan puisi di tengah-tengah 50 anggota DPRD Kuningan pada momentum sidang paripurna pembahasan perubahan APBD,” tambahnya.
Untuk menyampaikan fakta-fakta kehidupan rakyat yang diwakilinya yang belum selesai dengan kesejahteraan, karena puisi adalah perkataan yang jujur.
“Jangan anggap sepele kalau penyair sudah bicara. Ingat, negara lahir dari tangan penyair, berdiri dan runtuhnya ditangan politisi. Jika kekuasaan kotor, puisi membersihkannya,” tegas Arif.
Forum Kajian Pembangunan Kuningan (FKPK) juga meminta 50 anggota DPRD ini bekerja untuk rakyat, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.
“Khususnya kesehatan, karena kita sangat terpukul oleh pandemi ini yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, maka persoalan anggaran Dinas Kesehatan kabupaten Kuningan tahun anggaran 2021 sebesar 20 Milyar yang tidak terserap dan tahun anggaran 2020 terjadinya pemborosan anggaran di tahun-tahun yang harus berjuang melawan Covid-19 pada saat masyarakat kesusahan,” imbuhnya.
“Ini harus dipersoalkan dan dipertanyakan. Semakin banyak persoalan, maka akan semakin banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dihentikan,” pungkas Sekretaris FKPK Kuningan. (OM)
