KUNINGAN ONLINE – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan, Toto Tohari, menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah agar pelaksanaannya tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Toto, setiap program pemerintah, baik yang berasal dari kebijakan pusat maupun daerah, perlu dikawal secara berkelanjutan. Pengawasan harus disertai penyerapan aspirasi masyarakat agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Ia menilai, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah kegiatan, atau terpenuhinya target administratif. Lebih dari itu, program harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
“Pengawasan harus dilakukan secara objektif dengan melihat aturan, data, serta kondisi nyata di lapangan. Tujuannya bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Plt Ketua DPC Gerindra Kuningan, Kamis (8/10/2026).
Toto mengatakan, komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai harapan. Aspirasi warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai persoalan yang belum tertangani.
Menurutnya, laporan administratif terkadang belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, keterlibatan langsung dengan warga diperlukan agar persoalan yang terjadi di tingkat desa dan kelurahan dapat diketahui secara lebih menyeluruh.
KDMP Harus Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Salah satu program yang menjadi perhatian Toto adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong koperasi menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Dalam konteks Kabupaten Kuningan, Toto berharap keberadaan KDMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, pembangunan fasilitas, atau pemenuhan persyaratan administratif semata.
Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, memiliki aktivitas usaha yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Yang terpenting bukan hanya koperasinya terbentuk atau fasilitasnya tersedia, tetapi bagaimana koperasi itu benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi inti perhatian terhadap pelaksanaan program KDMP di daerah.
Ia menilai, pengelolaan koperasi perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga, membuka peluang usaha, serta memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat.
Selain itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dukungan pemerintah desa, pendampingan, serta partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Pengawasan Harus Objektif dan Berorientasi pada Hasil
Toto menegaskan, pengawasan terhadap program pemerintah harus dilakukan secara proporsional. Program yang berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat perlu didukung, sedangkan pelaksanaan yang menghadapi kendala harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Baginya, fungsi pengawasan legislatif bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program.
Informasi dari warga dapat menjadi bahan bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah melakukan perbaikan melalui mekanisme yang tersedia.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Terlebih, program yang menyentuh sektor ekonomi masyarakat seperti KDMP membutuhkan pengelolaan yang konsisten, evaluasi berkala, serta keterlibatan warga sebagai bagian dari pemilik dan pengguna layanan koperasi.
Pada akhirnya, Toto menilai bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah terletak pada manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Melalui pengawasan yang berjalan beriringan dengan penyerapan aspirasi, berbagai program pemerintah di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu memberikan hasil konkret, termasuk dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (OM)
