KUNINGAN ONLINE – Rencana proyek pemanfaatan Energi panas bumi (Geothermal) di wilayah Gunung Ciremai yang saat ini kembali menjuat, mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kuningan. Salah satunya disikapi oleh Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan, dengan menyurati langsung kepada Presiden Jokowi.
Selain protes terkait rencana proyek Geothermal, dalam surat yang sama IMM Kuningan juga menyampaikan keberatan terkait wacana Pertambahan Pajak Nilai (PPN). “Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan tidak setuju dengan adanya rencana tersebut,” tutur Ketua PC IMM Kuningan Younggy Septhandika Permana didampingi Sekretaris PC IMM, Achmad Irsyad Immanudin, Jumat (18/6/2021).
Surat untuk Presiden Jokowi tersebut secara resmi ditandatangani Ketua PC IMM Younggy Septiandika Permana dan Sekretaris Achmad Irsyad Immanudin dengan dibubuhi stempel. Surat terbuka dan petisi itu ditembuskan kepada Mendagri RI, Gubernur Jabar, Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan.
“Langkah kami untuk merespon adanya rencana tersebut, IMM telah mengirim surat petisi yang ditujukan langsung ke Bapak Presiden RI Ir H Jokowi Widodo berupa bentuk fisik maupun non-fisik, serta ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Barat, Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan,” ujarnya.
Menurut Younggy, penolakan tersebut berdasarkan atas kekhawatiran dampak lingkungan dan efek jangka panjang yang akan muncul, apabila proyek tersebut tetap dilaksanakan. Pihaknya menyadari bahwa proyek tersebut akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebermanfaatan yang akan dirasakan oleh masyarakat Kuningan secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum.
“Menilik dari proyek Geothermal yang dilaksanakan di daerah lain, dampak negatif terhadap lingkungan sekitar proyek sudah kian memburuk dan akan terus berlanjut di kemudian hari,” tuturnya.
Dia mengatakan, masyarakat Kuningan enggan terkelabui oleh iming-iming dan angin surga yang dihadirkan oleh pemerintah pusat, yang disampaikan oleh pemerintah daerah, bahwa proyek tersebut ramah lingkungan ataupun akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
“Sudah banyak kasuistik yang nampak dan nyata di Negeri ini bahwa hal tersebut hanyalah omong kosong belaka. Menilik jauh ke belakang menyoal eksploitasi alam di Indonesia, rasanya sudah cukup melihat sebagian wilayah di Sidoarjo luluh lantah oleh luapan lumpur yang disebabkan oleh salah satu perusahaan yang ceroboh,” kata Younggy.
“Pun dengan daerah lain yang mengalami hal serupa. Oleh karena itu, kami sangat tidak ingin bahwa kota kelahiran kami akan bernasib serupa,” tambahnya.
Diluar Geothermal, IMM pun menyoroti adanya pertambahan pajak nilai (PPN). Untuk itu, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan sebelum menggulirkan kebijakan, apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa masyarakat sedang mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19. Jelas menurutnya, situasi perekonomian saat ini sedang sulit, terlebih lagi lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun.
“Dengan adanya kenaikan serta pemberlakuan PPN pada sembako dan Pendidikan, akan menimbulkan dampak sosial. Dimana masyarakat akan sulit untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan nutrisi intelektual yang ada di jenjang Pendidikan. Sehingga kualitas hidup masyarakat akan menurun dan kurva kemiskinan akan terus bertambah,” ungkapnya.
“IMM Kuningan dengan tegas menolak dan sangat keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang Pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana letak moral pertanggungjawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?,” tambahnya.
Menurutnya, konsep pajak progresif, terlebih ke bidang Pendidikan, secara ideologis menganut paham liberalism absolut. Sehingga perlu ditinjau ulang, karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan.
“Hal ini juga dilontarkan oleh ayahanda Ketua Umum PP Muhammadiyah, jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” tuturnya.
Apabila pemerintah tidak sanggup untuk menolak rencana tersebut, Younggy menegaskan, maka PC IMM Kuningan akan berdiri di garda terdepan dan dengan tegas untuk menolak pelaksanaan proyek Geothermal Gunung Ciremai dan Penerapan PPN. Kabupaten ini, sebut Irsyad, sudah cukup dicap sebagai Kabupaten termiskin kedua se-Jawa Barat, jangan sampai hal itu diperburuk dengan pemangku kebijakan yang teledor dalam menentukan keputusan.
“Hidup bukan hanya hari ini saja, ada anak cucu generasi berikutnya yang berhak menikmati alam Kuningan, kebutuhan pokok dan pendidikan dengan seutuhnya,” pungkasnya. (OM)
