KUNINGAN ONLINE – Sekretaris PC Pergunu Kuningan, Mohamad tedi shonhaji, S. Sos. M.M, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi madrasah, yang menurutnya masih diperlakukan seperti anak tiri dalam sistem pendidikan nasional.
Menurut Tedi, madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan anak bangsa. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan agama, serta fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa.
“Madrasah adalah investasi penting bagi kemajuan bangsa. Dari madrasah, lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam, menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal bagi siswa dari berbagai jenjang usia. Perannya sangat penting dalam membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.
Namun realitas di lapangan, kata Tedi, justru menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Ia menilai bahwa madrasah masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, seolah bukan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah secara tegas disebut sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, yang sejajar dengan sekolah umum. Selain itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri – yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri – juga menegaskan pentingnya peningkatan mutu pendidikan madrasah.
Sayangnya, kata Tedi, implementasi di lapangan justru bertolak belakang. Salah satu masalah krusial yang dihadapi madrasah, khususnya madrasah swasta, adalah persoalan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Nasib BOS madrasah swasta hingga saat ini semakin tidak jelas. Tahun 2025 termasuk yang terburuk. Skema pencairannya dibuat empat tahap per triwulan, namun realisasinya sangat lambat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, BOS triwulan pertama tahun ini baru dicairkan menjelang Hari Raya Idulfitri, dan itu pun hanya 50% untuk jenjang RA dan 74% untuk jenjang MA. Hingga kini, BOS untuk triwulan kedua belum ada kejelasan kapan akan cair.
“Kami mempertanyakan hal ini ke para pemangku kebijakan di Kemenag kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Tapi jawabannya selalu sama: ‘sabar saja, belum ada info dari pusat’. Lalu, di mana keberpihakan itu?” lanjutnya.
Tedi menegaskan, slogan “Madrasah Hebat Bermartabat” hanya akan menjadi jargon kosong jika tidak diiringi dengan kebijakan nyata dan dukungan anggaran yang memadai.
“Hari ini bukan Madrasah Hebat, tapi Madrasah Darurat. Di satu sisi madrasah dituntut kerja cepat dan profesional, tapi di sisi lain pemerintah justru menghambat dengan birokrasi yang lambat dan tidak responsif,” tandasnya.
Ia berharap ke depan, pemerintah lebih serius dalam memperhatikan madrasah swasta, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan Indonesia. (OM)
