CIAMIS ONLINE – Persoalan banjir dan kekeringan yang kerap melanda wilayah selatan Kabupaten Ciamis menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, dalam agenda Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis.
Warga mengeluhkan kondisi yang terjadi hampir setiap tahun, di mana saat musim penghujan wilayah mereka terendam banjir, sementara ketika musim kemarau mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Tina menegaskan bahwa persoalan banjir dan kekeringan harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
“Penanganan banjir dan kekeringan tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada perbaikan sistem drainase, normalisasi saluran air, pembangunan sarana penampungan air seperti embung, hingga penguatan program konservasi lingkungan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Tina, Minggu (14/6/2026).
Selain isu lingkungan, berbagai aspirasi pembangunan infrastruktur juga mengemuka dalam kegiatan reses tersebut. Di Kecamatan Banjarsari, masyarakat meminta adanya dukungan untuk penyelesaian pengecatan dan renovasi Aula Kantor Desa Banjarsari. Keberadaan aula tersebut dinilai penting sebagai pusat kegiatan pemerintahan desa dan aktivitas sosial kemasyarakatan.
Sementara di Kecamatan Lakbok, perhatian warga tertuju pada kesejahteraan kader Posyandu. Masyarakat berharap adanya peningkatan insentif bagi para kader yang selama ini berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
Menurut warga, kader Posyandu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung program kesehatan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan dukungan dan penghargaan yang lebih memadai.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tina memastikan seluruh masukan masyarakat akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Setiap aspirasi yang disampaikan memiliki nilai penting karena berasal dari kebutuhan nyata masyarakat. Baik terkait infrastruktur desa, kesejahteraan kader Posyandu maupun penanganan bencana lingkungan, semuanya akan kami dorong agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Tina juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir dan kekeringan. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.
“Pembangunan akan berjalan lebih optimal jika didukung oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Karena itu, budaya menjaga kebersihan saluran air dan kelestarian alam harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. (OM)
