Oleh: Sutrisna Muarif Habib
Anggota Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP).
Belakangan ini publik kembali dihadapkan pada fenomena rangkap jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut biasanya muncul ketika terjadi kekosongan jabatan dan kepala daerah menunjuk seorang pejabat untuk merangkap tugas pada posisi lain sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Secara administratif, kebijakan itu mungkin dianggap sebagai solusi sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun di balik alasan pragmatis tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar, yakni independensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam sistem pemerintahan yang sehat, setiap lembaga dan jabatan memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang berperan sebagai pelaksana kebijakan, ada yang mengelola anggaran, dan ada pula yang bertugas mengawasi seluruh proses agar berjalan sesuai aturan.
Pemisahan fungsi tersebut bukan tanpa alasan. Ia dirancang untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan keseimbangan atau checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Persoalan mulai muncul ketika seorang pejabat memegang dua jabatan strategis yang memiliki hubungan langsung satu sama lain. Misalnya, pejabat yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah sekaligus memegang jabatan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berhak bertanya: siapa yang mengawasi pengawas?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika. Dalam praktik pemerintahan, independensi pengawasan merupakan salah satu syarat utama terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional. Pengawasan yang baik harus dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang diawasi. Ketika fungsi pengelolaan dan pengawasan berada pada tangan yang sama, maka potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar.
Konflik kepentingan tidak selalu berarti adanya pelanggaran hukum atau penyimpangan anggaran. Namun konflik kepentingan menciptakan ruang yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika pejabat yang bersangkutan bekerja secara profesional sekalipun, persepsi publik mengenai independensi dan netralitas lembaga tetap dapat terganggu.
Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting. Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan program dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan, mendeteksi kelemahan sistem, serta memperkuat akuntabilitas birokrasi.
Karena itulah, independensi Inspektorat harus dijaga. Ketika jabatan pengawas internal dirangkap oleh pejabat yang juga memiliki kewenangan mengelola anggaran atau menjalankan fungsi operasional tertentu, maka kredibilitas pengawasan menjadi taruhan. Hasil audit, evaluasi, maupun rekomendasi yang dikeluarkan berpotensi dipersepsikan tidak sepenuhnya independen.
Lebih jauh lagi, rangkap jabatan strategis dapat mengurangi efektivitas kinerja organisasi. Setiap jabatan pada dasarnya memiliki beban kerja, tanggung jawab, dan target yang berbeda. Mengelola satu organisasi perangkat daerah saja membutuhkan fokus, energi, dan perhatian penuh. Ketika seorang pejabat harus membagi konsentrasi pada dua jabatan sekaligus, efektivitas pelaksanaan tugas berpotensi menurun.
Dampak lainnya adalah munculnya ketergantungan organisasi terhadap individu tertentu. Birokrasi yang sehat seharusnya dibangun di atas sistem, bukan figur. Jika terlalu banyak jabatan strategis bertumpu pada orang yang sama, maka proses regenerasi kepemimpinan dan pengembangan sumber daya aparatur menjadi terhambat.
Memang harus diakui bahwa dalam kondisi tertentu penunjukan Plt tidak dapat dihindari. Kekosongan jabatan dapat menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah. Namun penunjukan tersebut seharusnya bersifat sementara, memiliki alasan yang jelas, dan tidak menabrak prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengisi jabatan definitif melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin lama rangkap jabatan berlangsung, semakin besar pula risiko munculnya konflik kepentingan, penurunan efektivitas organisasi, dan berkurangnya kepercayaan publik.
Pada akhirnya, isu rangkap jabatan bukan semata-mata soal legal atau tidak legal. Persoalan utamanya adalah bagaimana menjaga integritas birokrasi dan memastikan setiap fungsi pemerintahan berjalan secara independen.
Sebab pemerintahan yang baik bukan hanya dituntut bekerja secara benar, tetapi juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa seluruh prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan.
Kepercayaan publik adalah modal terbesar bagi setiap pemerintahan. Sekali kepercayaan itu terkikis akibat munculnya persepsi konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan, maka membangunnya kembali akan jauh lebih sulit.
Oleh karena itu, menjaga independensi jabatan-jabatan strategis bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan sebuah keharusan demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
