KUNINGAN ONLINE – Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik, Ketua Komite Pemuda Asli Kuningan (KOMPAK), Fery, menyoroti kondisi ekonomi daerah dan berharap momentum tersebut menjadi titik balik bagi Kabupaten Kuningan untuk keluar dari status zona kemiskinan ekstrem.
Menurut Fery, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda pendataan rutin sepuluh tahunan, tetapi menjadi cerminan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sensus Ekonomi 2026 nanti harus menunjukkan progres yang nyata. Kami di KOMPAK sangat berharap hasil pendataan tersebut menjadi bukti bahwa Kuningan sudah berhasil keluar dari zona kemiskinan ekstrem. Kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam label daerah miskin di Jawa Barat,” ujar Fery, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu melakukan langkah yang lebih agresif dan terukur, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta memperkuat sektor UMKM lokal hingga tingkat desa.
“Pemerintah daerah harus lebih agresif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor UMKM lokal. Jangan sampai hasil sensus nanti hanya menjadi tumpukan data tanpa ada perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
KOMPAK memandang potensi sumber daya alam, sektor pariwisata, dan UMKM di Kabupaten Kuningan sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD dinilai penting agar program bantuan dan pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.
Fery menyebut, penyebaran UMKM juga harus merata hingga ke pelosok desa untuk mempercepat target Kuningan keluar dari zona kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 42.937 UMKM aktif yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Ciawigebang, Cigugur, dan Cilimus.
Namun demikian, ia mengingatkan masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku usaha lokal, terutama terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), pemasaran, dan manajemen keuangan usaha.
“Potensi kita besar, tapi tantangannya juga nyata. Hampir setengah dari pelaku UMKM kita berisiko gulung tikar karena masalah kualitas SDM dan mentalitas bisnis yang belum kuat,” katanya.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, KOMPAK memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, di antaranya percepatan legalitas usaha melalui sertifikasi SPP-IRT, perluasan pelatihan digitalisasi hingga tingkat desa, penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan sehat, serta promosi produk unggulan lokal melalui pameran tematik yang melibatkan desa-desa.
Fery berharap, sebelum petugas sensus turun ke lapangan pada 2026 mendatang, pondasi ekonomi masyarakat sudah lebih kuat dan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan dapat ditekan hingga nol persen.
“Harapan kami besar. Kami ingin melihat Kuningan yang mandiri, di mana angka kemiskinan ekstrem sudah mencapai titik nol,” pungkasnya.
Sensus Ekonomi sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan struktur ekonomi non-pertanian di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah. (OM)
