MADIUN – Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada sektor Alat Penerangan Jalan (APJ), Jumat (7/8/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat IT, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban, tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kuningan mencari referensi dan praktik baik dalam pengembangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Rombongan Pemkab Kuningan dipimpin Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., mewakili Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Rombongan diterima langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun dan jajaran pemerintah daerah setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Tuti Andriani mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi kesempatan bagi Pemkab Kuningan untuk mempelajari pengalaman Madiun dalam menerapkan skema KPBU APJ.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik terus meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan.
“Kondisi inilah yang menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan, agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap APBD,” ujar Tuti.
Ia menilai Kabupaten Madiun menarik untuk dipelajari karena dinilai berhasil menerapkan inovasi pembiayaan melalui KPBU APJ.
Pemkab Kuningan, kata Tuti, ingin mengetahui secara lebih mendalam proses serta strategi yang dilakukan Madiun hingga mampu menjadi pemrakarsa proyek KPBU APJ.
“Di sini Pemerintah Kabupaten Kuningan memandang Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah yang berhasil membuktikan bahwa inovasi pembiayaan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Tuti berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Kuningan dalam menyusun langkah strategis pengembangan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa KPBU menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Madiun menggunakan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT). Melalui skema tersebut, badan usaha bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan hingga penyerahan aset kepada pemerintah pada akhir masa kerja sama.
“Masa kerja sama proyek KPBU APJ ini 10 tahun 9 bulan, yang terdiri atas 9 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan,” jelas Hari.
Total investasi proyek tersebut mencapai Rp113,5 miliar, terdiri dari belanja modal atau CAPEX sebesar Rp100,6 miliar dan biaya operasional atau OPEX sebesar Rp13,5 miliar.
Pengembalian investasi dilakukan melalui mekanisme Availability Payment (AP) dengan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Hari menambahkan, keberhasilan KPBU APJ juga ditunjang kelembagaan yang terstruktur. Simpul KPBU bersama Dinas Perhubungan berperan dalam proses persiapan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan hingga monitoring proyek.
Menurutnya, pelaksanaan KPBU APJ memberikan sejumlah manfaat, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, peningkatan penerimaan PBJT-TL serta efisiensi biaya listrik penerangan jalan.
“Semua itu didukung oleh perencanaan yang matang, regulasi, sinergi dan komunikasi yang baik,” ungkapnya.
Kunjungan Pemkab Kuningan tersebut diharapkan menjadi momentum pertukaran pengalaman antardaerah sekaligus membuka peluang pengembangan inovasi pembiayaan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan mempelajari pengalaman Madiun, Pemkab Kuningan diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai peluang, mekanisme, hingga berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum menerapkan skema KPBU APJ di Kabupaten Kuningan. (OM)
