KUNINGAN ONLINE – Era teknologi saat ini untuk melakukan transaksi serba digital. Kini zaman sudah mulai berubah, kalau dulu kirim uang pake wesel tapi hari ini sudah tidak ada. Bahkan di tahun 2045 yang merupakan misi Indonesia emas uang sudah serba digital dan semua pihak dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang ada.
Hal tersebut dikatakan Anggota komisi XI DPR RI, Dr Agun Gunandjar Sudarsa Bc.IP.,MSi., saat diskusi Publik, di aula Desa Pakembangan, Jamat, (15/9/23). Tema dalam diskusi tersebut yaitu Memperkuat Sinergi dan Inovasi dalam pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Kuningan.
Dalam diskusi Publik tersebut Agun mengatakan, Jika ada beberapa daerah di Jawa Barat yang mengalami inflasi, itu harus ada keterlibatan dari semua pihak. Jadi, tidak bisa harus mengandalkan pemerintah dan perlu adanya pemahaman, kesadaran dari masyarakat termasuk pelaku usaha itu sendiri.
Agun juga berpesan bahwa agar kita harus terus bergerak maju, pasalnya perekonomian digital saat ini berkembang dengan sangat pesat sehingga berbagai transaksi kini dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan smartphone.
“Harus kita ketahui saat ini perilaku masyarakat telah berubah dan manfaat atas transaksi secara digital tersebut sudah dirasakan secara luas baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Agun kepada awak media.
Lebih lanjut Agun menambahkan, kegiatan diskusi publik yang digelar di aula desa Pakembangan merupakan bentuk sinergi mitra kerja antara Bank Indonesia Perwakilan Cirebon dengan Komisi XI DPR RI.
Sementara itu Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo menerangkan inflasi yaitu naiknya harga barangbdan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.
“Jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang,” terangnya.
Menurutnya inflasi di tahun 2023 diperkirakan akan melandai dan rentang target sasaran 3+_1 persen. Namun beberapa resiko harus tetap perlu diwaspadai. Seperti transmisi harga impor ke harga jual domestik. Peningkatan permintaan di sektor horeka (restauran, Cafe) maupun kondisi perubahan cuaca.
“Ada arahan dalam pengendalian inflasi menurut kami, diantaranya yaitu melanjutkan operasi pasar, bazar nurah untuk komoditas pangan murah, mengupayakan peningkatan produlsinpangan, memperkuat peningkatan sidak pasar, dsn mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya. (OM)
