KUNINGAN ONLINE – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S. Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian-Tuti, harus mendapat dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, situasi keuangan daerah yang sedang tidak sehat menuntut adanya langkah nyata, bukan sekadar komitmen verbal. Dibutuhkan kerja sama dari semua stakeholder untuk mengatasi persoalan ini.
“Kondisi keuangan daerah saat ini dalam situasi yang tidak sehat. Pernyataan komitmen dari Bupati dan Ketua DPRD Kuningan untuk membangun daerah harus dibuktikan dengan kebijakan konkret, bukan sekadar seremoni,” tegas Asep, Sabtu (8/3/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik semata.
“Kita harus menggugah kesadaran para anggota DPRD. Jika eksekutif berupaya melakukan efisiensi dan penghematan dengan fokus pada sektor-sektor prioritas, maka legislatif pun harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi anggaran daerah. Jangan sampai hanya eksekutif yang disorot, sementara DPRD justru terkesan abai,” tambahnya.
Selain efisiensi anggaran, Asep juga menyoroti pentingnya strategi kepala daerah dalam menarik anggaran pusat untuk pembangunan Kuningan.
“Salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah adalah dengan menggiring lebih banyak dana dari pemerintah pusat, sehingga Kuningan tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika anggaran pusat bisa ditarik ke Kuningan, maka kondisi keuangan daerah dapat membaik. Namun, hal ini membutuhkan strategi matang dan kerja keras dari kepala daerah.
“Upaya maksimal untuk mendatangkan anggaran tambahan sudah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Saya berharap seluruh stakeholder, baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar bersinergi dalam upaya efisiensi dan optimalisasi keuangan daerah,” imbuhnya.
Asep menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan Kuningan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama.
“Eksekutif dan legislatif harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah momentum untuk menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (OM)
