KUNINGAN ONLINE Banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pembangunan fisik di Kabupaten Kuningan ditampung oleh anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, Julkarnaen.
“Memang untuk pembangunan fisik ini dibutuhkan anggaran yang besar. Sementara di Kabupaten Kuningan saat ini APBD kan lebih banyak porsinya untuk belanja pegawai,” ujar Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra-Bintang, Julkarnaen, Rabu (15/12).
Jul sapaan akrabnya menurutkan, bahwa sebagai anggota DPRD, untuk memenuhi permintaan masyarakat ini pihaknya hanya mengandalkan anggaran pos Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD.
“Postur anggaran untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diminta masyarakat saat ini tidak ideal. Makanya muncul rancangan undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini sedang digodok,” tuturnya.
RUU tersebut, Jul menjelaskan, akan mendorong kemampuan daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga nanti tercipta postur anggaran yang ideal. Karena jika ingin ideal, belanja pegawai ini hanya boleh 30%. Hari ini di Kuningan sendiri realitasnya, pos belanja pegawai justru paling dominan dalam APBD,” jelasnya.
Banyaknya permintaan atau usulan pembangunan infrastruktur di desa-desa, Jul mengatakan, menunjukkan belum adanya pemerataan yang dilakukan.
“Makanya, melalui kegiatan reses anggota DPRD ini, merupakan salah satu upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk mengetahui daerah mana yang kekurangan dalam pembangunan,” pungkasnya. (OM)
