KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dikabarkan sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 4 miliar untuk sektor pertanian di Kabupaten Kuningan.
Anggaran kompetitif melalui Bankeu Pemprov Jabar ini diperuntukkan untuk bantuan bibit hingga pupuk bagi petani menjadi sorotan Pengamat di Kabupaten Kuningan, Indra Gunawan.
Menurutnya, ada anggaran kompetitif bantuan keuangan APBD Pemprov Jabar untuk sektor pertanian.
“Anggaran ini nilainya besar Rp 4 miliar lebih, alokasinya untuk pengadaan bibit hingga pupuk melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” kata Indra kepada Kuninganonline.com, Rabu (29/11/2023).
Dia berpendapat, jika anggaran itu sudah ada sejak awal tahun yakni Januari-Februari 2023. Hanya sampai sekarang, anggaran miliaran tersebut belum juga terserap oleh dinas terkait.
“Tentu ini sangat disayangkan ya. Kita sekarang sedang berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, tapi saat ada bantuan bibit dan pupuk bagi petani malah tidak direalisasikan,” ujarnya.
Ia menyebut, ada lima desa penerima bantuan penyaluran bibit dan pupuk melalui anggaran tersebut. Seluruhnya berada di Kecamatan Darma di antaranya seperti Desa Tinggar, Desa Karangsari, Desa Cageur dan desa lain.
“Apalagi sekarang sudah menjelang akhir tahun, tapi malah sampai sekarang tidak dilaksanakan, saya tidak tahu kenapa dan apa kendalanya. Anggaran bankeu provinsi itu sudah ada, tapi tidak diserap, dan ini sangat disayangkan,” sebutnya.
Mestinya, Ia mengatakan ,dengan adanya anggaran yang telah disiapkan oleh Pemprov Jabar bisa terealisasi. Seharusnya sudah berjalan sejak lama, namun saat pengecekan di lapangan masih juga belum ada realisasi bantuan melalui anggaran itu.
“Tahun ini kan kita dihadapkan pada kemarau panjang, petani tentu berharap ada bantuan seperti pupuk dan bibit pertanian. Ini sangat disayangkan tidak terlaksana, anggaran lumayan sekitar Rp 4 miliar lebih,” katanya.
Dirinya melihat, jika potensi di Kuningan itu lebih menekankan pada soal pariwisata dan pertanian. Namun saat ada anggaran untuk mendongkrak sektor pertanian, malah tidak dimaksimalkan secara baik.
“Saya sempat mempertanyakan langsung kepada kepala dinas yang lama awal tahun 2023, dan itu katanya akan dilaksanakan. Tapi sekarang kan kepala dinasnya baru ya, saya ingin mempertanyakan kenapa tidak ada realisasi,” ucapnya.
Sekali lagi, Ia sangat menyayangkan ada anggaran cukup besar tapi dibiarkan saja oleh dinas terkait.
“Tentu bantuan ini ditetapkan oleh provinsi berdasarkan hasil kajian. Saat anggaran sudah ada, malah tidak dioptimalkan oleh dinas,” imbuhnya.
Dia berani memastikan, jika realisasi anggaran belum terlaksana karena sudah mengecek di lapangan. Apakah ada unsur dugaan sengaja agar program tidak dijalankan, atau seperti apa.
“Ini yang menjadi pertanyaan, sudah menjelang akhir tahun tapi tidak dilaksanakan, ada apa dan kenapa, di mana permasalahannya. Jadi kembali lagi ini soal kinerja, apakah ada unsur kesengajaan atau seperti apa,” pungkasnya. (OM)
