KUNINGAN ONLINE – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan pentingnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai “jembatan emas” bagi warga yang belum mengakses pendidikan formal. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Forum Komunikasi PKBM (DPD-FK PKBM) Kabupaten Kuningan Masa Bhakti 2026–2031 di Aula Lantai 3 Gedung Setda Kuningan, Sabtu (14/2/2026).
Kegiatan bertema “Bersinergi dan Mengabdi untuk Pendidikan Kesetaraan yang Inklusif dan Bermakna” tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan yang baru dilantik, Dr. Elan, S.Pd., M.Pd., jajaran Disdikbud, Ketua DPW FK PKBM Jawa Barat Heru Saleh, Ketua DPD FK PKBM Kuningan Andriyanto, para penilik, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Dian menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Membangun itu bukan hanya jalan dan gedung. Nonfisik, terutama peningkatan kualitas SDM, adalah keniscayaan. Pendidikan menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu indikator kemajuan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditopang oleh indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Meski laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kuningan menunjukkan tren positif, sektor pendidikan dinilainya masih memiliki pekerjaan rumah besar.
“Rata-rata lama sekolah kita masih sekitar 7,8 tahun. Artinya, rata-rata setara kelas dua SMP. Ini tantangan besar. Masih banyak warga usia produktif yang belum memiliki ijazah setara SMA,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ruang pengabdian bagi PKBM melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Ia mendorong agar PKBM memperluas sinergi dengan pemerintah desa, dunia industri, hingga pondok pesantren.
“Saya tidak ingin para santri kita terbentur ketika masuk sektor formal hanya karena tidak memiliki ijazah. Padahal kualitasnya mungkin tidak kalah. Ini perlu kolaborasi antara PKBM, Disdikbud, dan Kasi Pontren,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti masih adanya anak-anak di pelosok desa yang terancam putus sekolah akibat faktor ekonomi dan sosial. Ia mengaku kerap menemukan langsung kasus-kasus tersebut saat turun ke lapangan.
“Pemerintah harus hadir. Jangan hanya duduk di belakang meja. Saya ingin memastikan rakyat merasa nyaman karena pemerintah benar-benar ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Dian turut berbagi pengalaman pribadinya saat membina penyandang disabilitas di Loka Bina Karya puluhan tahun lalu. Ia mengaku terharu ketika bertemu kembali dengan mantan binaannya yang kini telah mandiri dan sukses berwirausaha.
“Bekerja itu bukan hanya mencari nafkah. Ada kebahagiaan ketika kita melihat orang yang kita bantu bisa mandiri dan tersenyum. Itu upah yang tak ternilai,” ungkapnya.
Ia berharap kepengurusan DPD-FK PKBM Kuningan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kecintaan terhadap profesi.
“Musim sekarang itu harus berdampak dan bermanfaat. Percuma anggaran besar kalau tidak dirasakan masyarakat,” katanya.
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi pendidikan nonformal di Kabupaten Kuningan. Dengan penguatan peran PKBM, pemerintah daerah menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah serta pengurangan angka anak tidak sekolah sebagai bagian dari upaya mendorong IPM yang lebih baik dan pembangunan manusia yang inklusif.
Sementara itu, Ketua DPD FK PKBM Kuningan, Andriyanto, menegaskan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada peningkatan mutu layanan dan penguatan program berbasis kecakapan hidup.
“Pendidikan kesetaraan tidak cukup memberikan ijazah, tetapi juga harus membekali warga berbagai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW FK PKBM Jawa Barat, Heru Saleh, menilai pelantikan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk konsolidasi kelembagaan. Ia menekankan pentingnya integritas organisasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan nonformal berjalan efektif serta berdampak luas.
“FK PKBM Kabupaten Kuningan diharapkan mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi pendidikan berbasis komunitas,” kata Heru.
Ia menegaskan, FK PKBM harus membantu pemerintah dalam penuntasan persoalan pendidikan nonformal di Kabupaten Kuningan. Menurutnya, PKBM memiliki peran strategis dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan pendidikan kesetaraan. (OM)
