BANDUNG – Setelah setahun melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan akhirnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Kabupaten Kuningan setelah pada tahun sebelumnya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Raihan WTP ini menandai keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Plh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Firman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik sesuai standar yang ditetapkan.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurutnya, opini WTP tidak hanya menjadi indikator kualitas laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengaku bersyukur atas capaian yang berhasil diraih setelah melalui berbagai proses evaluasi dan perbaikan selama satu tahun terakhir.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Kuningan kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah, ASN, serta dukungan DPRD dan masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujar Dian.
Ia menegaskan, raihan WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan disiplin menindaklanjuti rekomendasi BPK. Capaian ini adalah hasil kerja bersama untuk masyarakat Kabupaten Kuningan,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, yang turut hadir dalam penyerahan LHP, menyebut keberhasilan meraih kembali opini WTP merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini adalah prestasi bersama. Hasil kerja keras semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Mudah-mudahan cukup satu kali saja tahun kemarin kita mendapatkan WDP, dan sekarang kembali meraih WTP,” ujar Nuzul.
Dengan raihan tersebut, Kabupaten Kuningan kembali masuk dalam jajaran daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah berharap capaian itu dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (OM)
