KUNINGAN ONLINE – Suasana silaturahmi antara warga Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, dengan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, H. Arief Maoshul, berlangsung hangat namun penuh dengan aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran pembangunan desa.
Warga mengungkapkan kondisi saat ini cukup berat lantaran Dana Desa mengalami pemangkasan hingga hampir 60 persen. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk program KDMP yang merupakan kebijakan nasional.
Akibatnya, ruang fiskal desa untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa, menjadi sangat terbatas. Masyarakat pun berharap ada solusi melalui jalur aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan di tahun 2026 masih bisa diperjuangkan. Namun paling tidak bisa terealisasi pada 2027, baik dari anggaran provinsi maupun kabupaten,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, H. Arief Maoshul menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bagian dari amanah sekaligus komitmennya untuk memperkuat silaturahmi dengan warga. Ia menyebut, sebagai anggota legislatif, dirinya memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.
“Sekarang ini kebetulan adalah agenda pengawasan. Dan silaturahmi ini penting untuk mengetahui langsung harapan masyarakat,” ungkapnya, Senin (20/4/2026).
Ia tidak menampik bahwa saat ini sebagian besar Dana Desa memang diarahkan untuk mendukung program KDMP yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Desa Cibulan, tetapi juga hampir merata di seluruh desa di Indonesia.
Arief menjelaskan, dirinya membawahi daerah pemilihan Jawa Barat 13 yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran dengan total 761 desa. Dengan cakupan wilayah yang luas, ia mengakui tidak mudah untuk menjangkau seluruh desa dalam waktu singkat.
“Desa Cibulan ini merupakan titik ke-94 yang saya kunjungi. Makanya, melalui forum seperti ini kita bisa berdiskusi, menyerap aspirasi, dan mencari solusi bersama,” katanya.
Terkait usulan pembangunan, Arief menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2026 sejatinya sudah ditetapkan pada 2025. Oleh karena itu, aspirasi baru tidak dapat langsung direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kalau ingin diperjuangkan, aspirasi itu harus diusulkan melalui SIPD Provinsi. Tapi memang tidak bisa untuk tahun ini, paling memungkinkan di tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan menjadi bahan perjuangan ke depan, baik terkait perbaikan infrastruktur jalan, persoalan pupuk, hingga layanan kesehatan seperti BPJS.
“Semua masukan akan saya tampung. Mudah-mudahan ke depan bisa kita dorong bersama agar ada solusi konkret bagi masyarakat,” pungkasnya. (OM)
