BANDUNG ONLINE – Puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 resmi dibuka di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang dikemas melalui Financial Expo (FinExpo) 2026 tersebut berlangsung hingga Minggu, 1 November 2026, dengan mengusung semangat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman dan terpercaya.
Pembukaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan itu dihadiri Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta sejumlah pimpinan industri jasa keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).
Menurutnya, persoalan biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mencari pembiayaan instan tanpa mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan.
Dedi menekankan bahwa layanan keuangan semestinya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi pintu masuk menuju persoalan finansial yang lebih berat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah program strategis, di antaranya beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar berprestasi serta program perlindungan kesehatan yang ditargetkan menjangkau 5,4 juta warga.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital, seperti penyebaran file APK berbahaya dan tautan palsu yang berpotensi mencuri data pribadi maupun menguras rekening korban.
Dedi juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan melalui edukasi dan pelayanan yang inklusif. Ia turut mengapresiasi sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian Jawa Barat yang berperan penting dalam menjaga kemandirian pangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah pedesaan dan pelosok daerah.
Menurutnya, masyarakat desa perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan formal agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan, lanjut Tuti, terus mendorong perluasan edukasi keuangan agar masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, mengenali risiko transaksi digital, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak.
“Kami di pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi ini agar masyarakat desa tidak terjebak pinjol ilegal. Melalui inklusi keuangan yang cerdas, mari kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri,” ujar Tuti.
Ia berharap momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026 dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang legal, penguatan UMKM, serta peningkatan kesadaran dalam mengelola keuangan.
Penyelenggaraan FinExpo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk semakin memahami pentingnya memilih layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan.
Dengan penguatan literasi hingga tingkat desa, inklusi keuangan diharapkan mampu menjadi salah satu benteng utama dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah. (OM)
