KUNINGAN ONLINE – Forum Peduli Desa Maniskidul mendesak pemerintah desa lebih transparan dan serius dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 dan 2025. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung Selasa (9/9/2025) pukul 16.30–22.00 WIB di Balai Desa Maniskidul.
Audiensi dihadiri Kepala Desa Maniskidul beserta perangkat, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinkamtibmas, serta Babinsa setempat. Forum Peduli Desa yang dipimpin Drs. Engkus Kusnadi hadir bersama tokoh masyarakat dan pemuda desa.
Mengawali pernyataannya, Engkus mengucapkan selamat milangkala ke-240 Desa Maniskidul yang jatuh pada 5 September 2025.
“Kami mengucapkan wilujeng milangkala Desa Maniskidul nu ka-240, semoga desa kita tetap ngahiji, rukun dina gawe, jaya waluya salawasna,” ujarnya.
Namun, suasana peringatan milangkala tahun ini diwarnai sorotan tajam terhadap realisasi APBDes. Forum menilai APBDes 2024 belum terealisasi sepenuhnya, meski dalam laporan sudah dinyatakan selesai. Mereka mengacu pada surat pernyataan yang ditandatangani tiga perangkat desa pada 7 Maret 2025, yang berisi komitmen penyelesaian paling lambat Juni 2025 tanpa menggunakan dana APBDes 2025.
“Nyatanya, sampai September ini belum semua terealisasi. Kepala desa memang mengakui hal itu dan meminta waktu lagi sampai Desember 2025,” kata Engkus.
Forum juga menyoroti lambannya realisasi APBDes 2025. Pemerintah desa menyebut beberapa pos anggaran terpaksa dipending dan dialihkan untuk pembayaran termin pertama kepada pihak ketiga yang bersifat mendesak.
“Kami meminta agar realisasi APBDes 2025 dilaksanakan dengan baik dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan tepat waktu. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya,” tegas Engkus.
Selain persoalan anggaran, Forum Peduli Desa menuntut transparansi pengelolaan objek wisata Cibulan yang kini dikelola langsung oleh desa setelah tidak lagi dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Forum meminta BPD segera memanggil pengelola untuk mengklarifikasi sejumlah temuan.
Engkus juga mendesak BPD meningkatkan peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
“BPD harus lebih proaktif, jangan hanya menunggu laporan. Kami akan terus memantau perkembangan dan meminta keterangan jika ada persoalan yang belum jelas,” ujarnya.
Forum Peduli Desa menegaskan akan terus mengawal persoalan-persoalan di desa hingga ada penyelesaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (OM)
