KUNINGAN ONLINE – Janji Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Andriani untuk mengakhiri persoalan tunda bayar APBD akhirnya terbukti. Di penghujung Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan APBD berstatus nol tunda bayar.
Capaian ini menjadi kabar menggembirakan bagi jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat Kuningan, mengingat sejak 2022 daerah ini sempat dibelit tunda bayar hingga Rp245 miliar. Angka tersebut perlahan ditekan, tersisa Rp97 miliar pada 2024, dan kini tuntas sepenuhnya di 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, memastikan seluruh kewajiban telah dilunasi.
“Hari ini, terakhir pukul 15.00 WIB, tunda bayar APBD Kuningan Tahun 2025 sudah tidak ada. Seluruh SPM dari SKPD sudah terbayarkan,” ujar U Kusmana saat konferensi pers di Kantor BPKAD Kuningan, Rabu (31/12/2025).
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala BPKAD Deden Kurniawan Sopandi, Kepala Bappeda Purwadi Hasan Darsono, dan Kepala Bapenda Laksono Dwi Putranto.
Menurut U Kusmana, keberhasilan ini diraih melalui kerja keras dan perhitungan sangat cermat yang dilakukan TAPD secara berkelanjutan, siang dan malam, di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dorongan dan komitmen kuat dari Bupati dan Wakil Bupati menular ke seluruh tim. Kami berusaha agar tunda bayar tidak terulang di 2025, dan Alhamdulillah bisa tuntas,” katanya.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan optimisme menyongsong tahun anggaran berikutnya. Ia menegaskan, penyusunan APBD ke depan akan dilakukan secara realistis agar tidak lagi menimbulkan persoalan gagal bayar.
“Kami optimis tahun 2026 APBD Kuningan akan membaik dan lebih stabil. Penyusunan anggaran ke depan tidak akan dramatis, tetapi realistis,” tegasnya.
U Kusmana juga menyoroti peran penting Bupati Dian Rachmat Yanuar yang dinilai mampu menahkodai daerah di tengah tekanan fiskal. Berbekal pengalaman panjang di birokrasi, Bupati aktif melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat guna menarik program dan anggaran ke daerah.
“Pak Bupati rajin ‘ngamen’ ke pusat, melobi kementerian agar program dan anggaran bisa turun ke Kuningan. Ini sangat membantu di tengah keterbatasan fiskal,” ungkapnya.
Selain itu, jargon “Melesat” disebut bukan sekadar slogan. Berbagai pembangunan infrastruktur, pengembangan olahraga, hingga bantuan sosial dapat direalisasikan melalui skema non-APBD, termasuk kolaborasi dengan Baznas.
“Banyak pembangunan dan bantuan masyarakat yang berjalan tanpa membebani APBD. Ini bukti kreativitas pemerintah daerah,” tambahnya.
Menatap ke depan, Pemerintah Kabupaten Kuningan memproyeksikan tahun 2027 sebagai momentum kebangkitan penuh, dengan dukungan 10 program unggulan yang akan menjadi prioritas pembangunan.
“Fakta di lapangan perlahan kita kembalikan, dari pesimisme menjadi optimisme. Insyaallah 2027 Kuningan bisa bangkit sepenuhnya,” pungkas U Kusmana. (OM)
