KUNINGAN ONLINE — Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, SH, M.Kn, mendapat respons positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga independen Jamparing Research, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pasangan kepala daerah ini masuk dalam kategori “Baik”.
Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Jamparing, Desa Kasturi, Kecamatan dan Kabupaten Kuningan, Sabtu (31/5/2025), Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, memaparkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap Bupati Dian Rachmat Yanuar, dengan akumulasi nilai mencapai 7,9 atau 79,2%. Penilaian ini didominasi skor antara 7, 8, dan 9.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuti Andriani memperoleh respons positif sebesar 63,8% dengan nilai rata-rata 6,3, didominasi oleh skor 6 dan 7. Hasil ini mencerminkan tingkat apresiasi publik yang cukup baik, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Survei dilakukan selama dua hari, yakni pada 29–30 Mei 2025, mencakup 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar ±3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka oleh 100 surveyor terlatih yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Untuk menjaga kualitas data, dilakukan proses kendali mutu berlapis, termasuk spot-check lapangan, serta verifikasi dan validasi pasca wawancara melalui call-back.
Responden berasal dari berbagai latar belakang profesi dan tingkat pendapatan, mulai dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta per bulan.
“Kami menggunakan pendekatan berbasis bukti dan prinsip ilmiah. Hasil survei ini merupakan representasi langsung dari suara masyarakat tanpa rekayasa,” ujar Topic Offirstson, M.Si., M.Pd.
Selain menilai kinerja Bupati dan Wakil Bupati, survei juga mencakup beberapa aspek lain, seperti Persepsi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, Efektivitas komunikasi pemerintahan, Kinerja TNI-Polri di wilayah Kuningan, dan Identifikasi sektor-sektor yang belum terintervensi secara optimal.
Dalam aspek optimisme terhadap masa depan Kabupaten Kuningan, tercatat sebanyak 81,6% responden menunjukkan harapan dan keyakinan tinggi terhadap kemajuan daerah ke depan.
“Data ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki harapan besar terhadap arah pembangunan yang sedang dan akan dijalankan,” ungkapnya.
Topic Offirstson menegaskan bahwa survei ini merupakan peta awal untuk mengkalibrasi arah kebijakan pemerintah daerah.
“Tingginya kepercayaan publik adalah amanah, sementara kritik dan catatan menjadi kompas bagi tata kelola yang lebih baik dan responsif,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan kepala daerah berlangsung selama lima tahun, sehingga evaluasi kinerja sebaiknya tidak hanya berfokus pada 100 hari pertama. “Perjalanan masih panjang. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi kinerja dan merespons aspirasi masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya. (OM)
