KUNINGAN ONLINE – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, di Ruang Rapat Sang Adipati, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Selasa (21/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah terkait, camat lokus stunting, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan.
Dalam arahannya, Wabup Tuti menegaskan bahwa persoalan stunting masih menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius, konsisten, dan berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan data terbaru menunjukkan masih adanya tantangan di lapangan yang membutuhkan langkah lebih terarah dan terpadu.
“Penanganan stunting harus menjadi fokus bersama, tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat,” ujar Tuti.
Ia menjelaskan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi, pola asuh keluarga, kualitas sanitasi, hingga akses terhadap air bersih.
Karena itu, lanjutnya, pendekatan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Berbagai upaya terus diperkuat, seperti pemenuhan gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga edukasi pola hidup bersih dan sehat.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan lima kecamatan sebagai lokus prioritas penanganan stunting, yakni Kecamatan Cigandamekar, Garawangi, Selajambe, Cigugur, dan Cidahu.
Penetapan ini diharapkan mampu mengoptimalkan intervensi yang lebih fokus, tepat sasaran, dan berdampak nyata di lapangan.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama untuk menyiapkan generasi Kuningan yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Edi Martono, memaparkan sejumlah temuan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap balita. Di antaranya ditemukan adanya indikasi anemia, berat badan yang belum optimal, hingga penyakit penyerta seperti tuberkulosis (TB), infeksi saluran pernapasan, dan kelainan kongenital.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan komprehensif.
Di lapangan, kata Edi, upaya penanganan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan lanjutan seperti skrining anemia dan pemeriksaan kecacingan yang belum sepenuhnya optimal.
Selain itu, cakupan intervensi juga masih terus ditingkatkan secara bertahap seiring keterbatasan sumber daya yang ada. Kesadaran masyarakat pun dinilai menjadi faktor penting, khususnya dalam mendorong orang tua agar aktif memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak.
Berbagai intervensi yang telah berjalan terus diperkuat, baik intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT), ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang, maupun intervensi sensitif seperti peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, penguatan program keluarga berencana, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
Dinas Kesehatan juga mendorong optimalisasi peran kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar intervensi di tingkat keluarga dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Rakor TPPS ini sekaligus menjadi forum evaluasi dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, sehingga seluruh program yang dijalankan dapat berjalan selaras dan saling mendukung dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kuningan. (OM)
