CIAMIS ONLINE – Komitmen terhadap transparansi dan profesionalitas dalam pelaksanaan program sosial kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M. Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII ini turun langsung meninjau proses wawancara calon karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis, Minggu (19/10/2025).
Pelaksanaan seleksi tersebut menggandeng tim akademisi dari Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, sebagai langkah untuk menjamin objektivitas dan integritas dalam proses rekrutmen.
“Kami ingin proses ini betul-betul transparan. Karena itu, tahapan interview dilakukan oleh pihak profesional dari Unigal, bukan internal yayasan. Ini untuk menjaga agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Hj. Tina dari dapil Jabar XIII (Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program SPPG tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaannya yang akuntabel. Menurutnya, seleksi tenaga kerja menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan gizi yang sehat dan berkualitas, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
“SDM yang terlibat di SPPG harus benar-benar kompeten, memiliki dedikasi tinggi, dan menjalankan pekerjaannya sesuai SOP,” tegas Tina yang juga menjabat sebagai Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira).
Selain meninjau proses seleksi, Hj. Tina juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan mutu makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Ia berharap setiap dapur SPPG dapat menjadi contoh penerapan standar pelayanan publik yang baik.
“Mulai dari dapurnya, bahan makanannya, proses pengolahan hingga pendistribusian harus bersih dan tertib. Semua harus mengikuti SOP agar layak dijadikan percontohan,” tegasnya.
Dari hasil pantauan di lapangan, antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam SPPG terbilang tinggi. Lebih dari 130 peserta mengikuti proses seleksi, dengan mayoritas berasal dari sekitar lokasi dapur. Hj. Tina menilai hal ini sebagai indikasi positif, karena selain membuka lapangan kerja, program SPPG juga turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Ini bukan sekadar membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi lokal. Petani sayur, peternak ayam, dan pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Meski demikian, Hj. Tina mengakui kapasitas layanan SPPG masih terbatas. Satu dapur baru mampu melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, sementara kebutuhan masyarakat jauh lebih besar.
“Masih banyak warga yang belum terjangkau. Saya berharap ke depan pemerintah dapat memperluas cakupan layanan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” katanya.
Sebagai pengawas program, Hj. Tina juga mendorong agar rekrutmen selanjutnya lebih inklusif, dengan membuka peluang bagi penyandang disabilitas dan kelompok usia produktif yang beragam.
“SPPG bukan hanya program gizi, tapi juga sarana pemberdayaan ekonomi. Kita ingin program ini memberi manfaat ganda — kesehatan meningkat, ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh,” pungkasnya. (OM)
