Oleh: Arief Nazarudin, S.H., M.H.
Ada sesuatu yang terasa ironis sekaligus mengkhawatirkan ketika kita mendengar kabar bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diduga menjadi salah satu sasaran penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Presiden, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari seluruh perangkat negara, justru disebut menjadi sasaran tindakan yang kini sedang diusut oleh aparat penegak hukum.
Peristiwa ini bukan sekadar cerita tentang teknologi penyadapan, intrik kekuasaan, atau persaingan di lingkungan elit. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana mungkin kewenangan yang diberikan negara untuk melindungi masyarakat justru diduga digunakan di luar tujuan dan prosedur hukum?
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perkembangan berikutnya semakin menyita perhatian publik. Dalam pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, jumlah tersangka berkembang menjadi empat orang. Penyidik juga menguraikan dugaan pembagian peran, termasuk dugaan pemberian perintah, penentuan sasaran, pelaksanaan teknis, hingga penerimaan hasil penyadapan.
Nama-nama besar yang terseret dalam perkara ini tentu membuat publik terkejut. Namun, satu hal harus tetap kita pegang: proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan prasangka. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap orang tetap mempunyai hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil.
Meski demikian, perkara ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti, kita sedang berhadapan dengan persoalan serius mengenai penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara.
Dalam negara demokrasi, institusi keamanan dan penegak hukum diberikan kewenangan yang besar. Mereka memiliki akses terhadap informasi, teknologi, jaringan komunikasi, dan berbagai instrumen yang tidak dimiliki masyarakat biasa.
Kewenangan tersebut diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan pula untuk kepentingan kelompok atau persaingan politik. Semua itu merupakan mandat negara yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan demi kepentingan rakyat. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya.
Penyadapan pada prinsipnya bukan tindakan yang selalu dilarang.
Dalam kondisi tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana dan melindungi kepentingan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila benar terdapat nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administratif.
Kita sedang berbicara tentang kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar mandat hukum. Lebih mengkhawatirkan lagi, apabila kewenangan tersebut diduga digunakan berdasarkan instruksi informal, termasuk perintah lisan atau pesan komunikasi pribadi, tanpa mekanisme otorisasi yang semestinya.
Teknologi yang seharusnya membantu negara menegakkan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengawasi siapa saja tanpa batas.
Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang memberikan seseorang hak untuk berada di atas hukum.
Ada satu hal penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita.
Penyidikan perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden. Keterangan penyidik juga menyebut sejumlah kelompok lain yang diduga menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya telah melampaui perlindungan terhadap seorang kepala negara. Ini menyangkut hak setiap warga negara untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menjalankan profesi, dan menjalani kehidupan tanpa pengawasan yang sewenang-wenang.
Bayangkan seorang jurnalis yang sedang berkomunikasi dengan narasumbernya. Seorang aktivis yang sedang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Seorang pengusaha yang sedang membicarakan strategi bisnisnya. Atau seorang warga biasa yang sedang menyampaikan pendapat melalui percakapan pribadi.
Apakah mereka harus hidup dalam ketakutan bahwa setiap percakapan dapat dipantau oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan?
Demokrasi tidak mungkin tumbuh dalam suasana saling mencurigai. Kebebasan pers tidak akan berkembang apabila jurnalis merasa komunikasi dengan narasumbernya selalu berada dalam ancaman pengawasan ilegal. Begitu pula kebebasan berpendapat akan kehilangan makna apabila masyarakat merasa setiap kritik berpotensi menjadikan mereka sasaran pengintaian.
Karena itu, perlindungan terhadap privasi bukan hanya urusan individu. Ia merupakan bagian penting dari perlindungan demokrasi. Konstitusi kita telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Hak-hak tersebut bukan sekadar tulisan dalam konstitusi. Ia merupakan jaminan bahwa negara harus menghormati martabat manusia dan tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
Memang, dalam keadaan tertentu, hak-hak tersebut dapat dibatasi berdasarkan undang-undang sebagaimana prinsip Pasal 28J UUD 1945. Namun, pembatasan itu harus mempunyai alasan yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak seorang pun boleh menyadap warga negara hanya karena memiliki jabatan, akses teknologi, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Dalam konteks ini, kita juga perlu berhati-hati membedakan antara dugaan penyadapan ilegal dan tuduhan makar. Mensesneg Prasetyo Hadi pernah menyampaikan bahwa peristiwa tersebut dinilai mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan kepentingan negara.
Pernyataan tersebut menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang persoalan ini. Namun, secara hukum, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai makar apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan dibuktikan melalui proses peradilan.
Kita tidak boleh mencampuradukkan penilaian politik dengan kesimpulan hukum. Justru, kekuatan negara hukum terletak pada kemampuannya menyelesaikan perkara besar tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan dan pengawasan internal aparat penegak hukum.
Jangan sampai penyelesaian perkara hanya berhenti pada penetapan tersangka, pergantian pejabat, atau penjatuhan hukuman terhadap individu yang terbukti bersalah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa sistem pengawasan tidak mampu mencegah dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut?
Siapa yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan? Bagaimana mekanisme penentuan target? Siapa yang memberikan persetujuan? Apakah setiap aktivitas tercatat dan dapat diaudit? Siapa yang memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan di luar hukum?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka dan objektif.
Sistem LIMS perlu diaudit secara menyeluruh, termasuk mekanisme otorisasi, pencatatan aktivitas, penyimpanan data, penghapusan informasi, dan pengawasan independen.
DPR bersama pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi dan mekanisme pengawasan penyadapan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ruang kosong pertanggungjawaban.
Kita membutuhkan sistem yang tidak hanya mampu mendeteksi kejahatan, tetapi juga mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh orang-orang yang mengoperasikannya.
Sebab, pengawasan yang sesungguhnya bukanlah ketika pejabat hanya diawasi oleh bawahannya sendiri. Pengawasan harus memiliki independensi, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting tentang makna loyalitas dalam kehidupan bernegara.
Loyalitas aparatur negara tidak boleh hanya diukur dari kedekatannya dengan seorang pejabat atau pemimpin. Loyalitas yang sesungguhnya adalah kesetiaan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa.
Presiden memang harus dihormati dan dilindungi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala tindakan kekuasaan.
Justru, seorang pemimpin yang kuat membutuhkan institusi yang profesional, berintegritas, dan bekerja berdasarkan hukum.
Presiden Prabowo sendiri membutuhkan aparat yang mampu memberikan informasi secara objektif, menjaga keamanan negara, serta menjalankan tugas tanpa kepentingan pribadi atau kelompok.
Demikian pula masyarakat membutuhkan kepolisian yang profesional, dipercaya, dan hadir sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.
Karena itu, kita harus memberikan kesempatan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran penyidik untuk menuntaskan perkara ini secara objektif. Namun, dukungan terhadap proses penegakan hukum tidak berarti menghilangkan hak masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban institusi.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan bahwa institusi sedang membersihkan diri. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi yang proporsional, dan keberanian menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Menjaga Negara, Menjaga Demokrasi
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang siapa yang menyadap Presiden, siapa yang memberikan perintah, atau siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ini adalah ujian bagi kedewasaan institusi negara.
Kita tidak boleh membiarkan persoalan ini berubah menjadi panggung saling menyerang, pertarungan antarkelompok, atau bahan untuk memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Sebaliknya, kita harus menjadikannya momentum untuk memperkuat reformasi kelembagaan, membangun pengawasan yang independen, dan memastikan bahwa seluruh aparat negara bekerja sesuai mandat konstitusi.
Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan pangkat dan jabatan. Tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan tekanan opini publik.
Jika dugaan pelanggaran terbukti, hukum harus ditegakkan secara tegas. Jika ditemukan kelemahan sistem, sistem itu harus diperbaiki. Dan jika ada penyalahgunaan kewenangan, praktik tersebut harus dihentikan agar tidak terulang.
Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang memiliki alat pengawasan paling canggih. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa setiap alat kekuasaan bekerja dalam batas hukum.
Presiden boleh berganti. Pejabat boleh datang dan pergi. Tetapi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan martabat negara harus tetap dijaga.
Sebab, pertanyaan terbesar dari peristiwa ini sesungguhnya bukan hanya: siapa yang mampu menyadap Presiden?
Melainkan: siapa yang mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan untuk menyadap, dan bagaimana negara memastikan bahwa kekuasaan itu tidak pernah digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri?
Di situlah sesungguhnya ukuran sebuah negara hukum dan demokrasi yang bermartabat.
