KUNINGAN ONLINE – Munculnya tudingan terkait tiga Partai Politik dan Fraksi DPRD Kuningan yaitu Gerindra, Golkar dan Nasdem sebagai aktor atas kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merotasi PJ Bupati Kuningan Raden Iip dengan Agus Toyib. Akhirnya ketua Plt Partai Gerindra, Toto Tohari angkat bicara.
Pria yang sudah malang melintang di dunia per politikkan Kuningan itu menekankan, bahwa terkait adanya surat yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (mendagri) adalah betul adanya.
Namun Toto mengaskan bahwa hal tersebut merupakan dalam tahap wajar, karena salah satu tugas dari Anggota Legislatif salah satunya adalah melakukan fungsi pengawasan dan kontroling terhadap pelaksanaan atas kebijakan daerah.
”Saya melihat sudah ada penjelasan dari Ketua DPRD Kuningan, Pak Nuzul Rachdy, yang juga sebagai ketua DPC PDIP. Beliau mempersilahkan, karena itu adalah hak fraksi di DPRD. Lalu Pak Zul juga mengatakan, bahwa terkait rotasi dan mutasi dari pejabat Bupati adalah kewenangannya dari Kementrian, bukan ranah daerah,” tegas Toto, Jumat (8/11/2024).
Toto mengisahkan, sama halnya saat pertama kali nama Raden Iip di sahkan menjadi Pj Bupati Kuningan, dari kelas politisi, pejabat ASN ber eselon bahkan hingga terdapat pengerahan massa melakukan aksi penolakan terhadap Raden Iip.
Tapi seperti diketahui bersama, hal tersebut tidak memberikan dampak dan pengaruh yang dapat menggeser nama Raden Iip menjadi Pj Bupati Kuningan.
”Hari ini, kami yang memberikan saran dan masukan kepada Kemendagri atas hasil kinerja Pak Raden Iip, tiba-tiba Kemendagri merotasi Raden Iip dengan Pak Agus Toyib, dan kami disalahkan? Saya rasa itu tidak pas,” ungkapnya.
“Bagaimana jika pemikirannya dibalik, perotasian dari Pak Iip, ternyata merupakan buah dari hasil kinerjanya beliau selama di Kuningan, terlepas kinerjanya baik atau kurang, atau bisa jadi apa yang kami nilai dalam surat kami, adalah dianggap benar oleh Kemendagri?,” tegas Toto.
Masih kata Politisi yang saat ini menggawangi partai Gerindra Kuningan, dirinya meminta kepada masyarakat dapat melihat perotasian ASN adalah sesuatu yang wajar, karena tugas dari ASN harus mau ditempatkan dimana saja.
Adapun issue terkait terdapat dugaan faktor politis yang menjadi penguat digesernya Iip dari PJ Bupati Kuningan, adalah sesuatu yang dibesar-besarkan.
”Jika hari ini tidak sedang pilkada, rasanya perotasian Pak Iip akan dianggap angin lalu saja. namun, karena saat ini sedang Pilkada, nampaknya ada kelompok yang terganggu skema atau rencananya. Apakah terkait skema Open Biding Sekda yang sama-sama kita tau, seolah dikasih paket kilat biar cepat, atau skema dukung mendukung untuk calon bupati tertentu. Tapi, itu semua hanya bersifat dugaan dari pemikiran liar saya saja, belum tentu benar sih,” tutupnya sambil tertawa. (OM)
