KUNINGAN ONLINE – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tren penurunan pendapatan daerah yang dinilai perlu diimbangi dengan strategi fiskal yang realistis untuk mencegah terulangnya persoalan gagal bayar.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Hj. Neneng Hermawati, dalam rapat paripurna DPRD Kuningan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, Kamis (1/10/2026).
Neneng menyebutkan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp2,678 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding target APBD 2026 sebesar Rp2,796 triliun, target 2025 sebesar Rp2,77 triliun, serta 2024 yang mencapai Rp2,89 triliun.
Penurunan juga terjadi pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp459,879 miliar, turun dari target 2026 sebesar Rp475,04 miliar.
PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp234,35 miliar, retribusi Rp197,53 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,69 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp15,28 miliar.
Menurut Neneng, penurunan target pendapatan bukan persoalan sepanjang angka tersebut disusun berdasarkan perhitungan yang realistis. Namun, pemerintah daerah diminta menjelaskan strategi menghadapi tekanan fiskal sekaligus mengantisipasi kemungkinan terulangnya persoalan gagal bayar.
“Jangan sampai penetapan target pendapatan yang terlalu optimistis kembali menjadi pemicu persoalan gagal bayar,” ujar Neneng.
PKB juga meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai komponen retribusi yang diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan maupun yang stagnan atau menurun. Termasuk dampak perubahan regulasi pemerintah pusat terhadap struktur pendapatan daerah pada 2027.
Belanja Modal Turun
Selain pendapatan, Fraksi PKB menyoroti struktur belanja dalam RAPBD 2027. Belanja operasi direncanakan mencapai sekitar Rp2,10 triliun, sedangkan belanja modal hanya Rp118,648 miliar.
Angka tersebut turun dibandingkan rencana belanja modal 2026 sebesar Rp146,05 miliar dan 2025 sebesar Rp189,33 miliar.
PKB meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka penggunaan belanja modal, khususnya untuk pengadaan tanah serta pembangunan gedung dan bangunan. Pemerintah juga diminta menyampaikan target output serta manfaat yang hendak dicapai dari setiap alokasi tersebut.
Menurut PKB, penurunan ruang belanja modal perlu dicermati karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta implementasi visi “Kuningan Melesat” tidak berhenti pada slogan. Pemerintah diminta memperlihatkan keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah juga diminta menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 2027 beserta sektor yang diproyeksikan menjadi motor utama pertumbuhan. Strategi menarik investasi dan menekan angka pengangguran juga diminta dipaparkan secara konkret.
Pertanian dan Pariwisata Jadi Sorotan
PKB menilai potensi Kuningan sebagai daerah pertanian, pariwisata dan konservasi harus tercermin dalam struktur APBD.
Karena itu, pemerintah diminta memaparkan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap pendapatan daerah, termasuk data sarana dan prasarana wisata serta anggaran pengembangannya.
Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan keagamaan. PKB meminta rincian anggaran pendidikan 2027, termasuk porsi yang dialokasikan untuk pendidikan keagamaan.
Fraksi tersebut turut mendorong adanya alokasi bagi pondok pesantren serta insentif bagi guru ngaji, imam musala dan kiai atau ajengan di desa-desa.
Di sektor ketenagakerjaan, PKB menilai pemerintah masih perlu memperkuat kebijakan berbasis data. Program unggulan untuk menekan angka pengangguran beserta alokasi anggarannya diminta diperjelas.
Sementara di bidang kesehatan, pemerataan layanan menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan masyarakat di wilayah pinggiran memperoleh akses layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di kawasan perkotaan.
Belanja Tak Terduga dan Defisit
Fraksi PKB turut mempertanyakan alokasi belanja tak terduga sebesar Rp16 miliar dalam RAPBD 2027.
Menurut PKB, anggaran tersebut perlu disertai skenario penggunaan yang jelas, terutama untuk mengantisipasi krisis ekonomi, bencana maupun kebutuhan jaring pengaman sosial.
Dalam aspek pembiayaan, PKB meminta pemerintah menjelaskan strategi apabila terjadi defisit. Selain mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026, pemerintah diminta memetakan sumber penerimaan pembiayaan lain yang diperbolehkan regulasi.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKB menyatakan pada akhirnya akan mendukung RAPBD 2027 dengan catatan pelaksanaannya tetap dikawal agar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
PKB mendorong pemerintah memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, memperbaiki tata kelola, memanfaatkan teknologi dalam pembayaran pajak dan retribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bagi PKB, APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan masyarakat, memperluas pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, serta membangun birokrasi yang semakin berorientasi pada pelayanan.
