KUNINGAN ONLINE – Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Gerindra, H Rokhmat Ardiyan MM, mendorong pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Kuningan dilakukan secara lebih optimal melalui inovasi dan keterlibatan aktif masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Diperlukan perubahan pola pikir masyarakat agar sampah dapat dipilah, diolah, bahkan dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan H Rokhmat Ardiyan yang akrab disapa HRA saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penanganan Sampah bertema Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Pengelolaan Limbah B3, di Aula Meeting Room Arunika Eatery, Kuningan, Sabtu (7/11).
HRA mengatakan, penanganan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga, RT, RW hingga pemerintahan desa. Kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan sampah yang volumenya terus meningkat.
Ia menyebutkan, timbulan sampah di Kabupaten Kuningan mencapai lebih dari 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton dapat diangkut, sementara sisanya membutuhkan penanganan melalui berbagai metode pengolahan.
“Persoalan sampah ini harus kita tangani secara serius. Kesadaran itu harus dimulai dari rumah tangga, dari RT, RW sampai desa. Jangan sampai sampah hanya dibuang begitu saja, terlebih sampah plastik dan limbah B3 yang berpotensi membahayakan lingkungan,” ujarnya.
HRA menilai, sampah sebenarnya memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan tepat. Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Singapura dan Jepang yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik. Sementara di Kabupaten Banyumas, sampah telah dikembangkan menjadi produk bermanfaat seperti paving block.
Menurutnya, berbagai inovasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Kuningan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih produktif. Terlebih, sejumlah desa mulai menunjukkan inisiatif pengelolaan sampah secara mandiri, termasuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan bahan budidaya maggot.
Selain itu, HRA juga menawarkan inovasi pemanfaatan minyak jelantah yang selama ini banyak dihasilkan dari aktivitas rumah tangga.
Ia mendorong kelompok PKK di tingkat desa dilibatkan dalam pengumpulan minyak jelantah melalui penyediaan tempat penampungan khusus. Minyak tersebut selanjutnya diupayakan untuk disalurkan kepada Pertamina sebagai bahan baku avtur.
“Kita buatkan penampungannya, kemudian minyak jelantah ini bisa kita jual kepada Pertamina untuk menjadi bahan baku avtur. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
HRA berharap, pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan, H Andi SE, mengungkapkan bahwa volume timbulan sampah di Kabupaten Kuningan mencapai sekitar 485 ton per hari. Namun, baru sekitar 40 persen yang berhasil dikelola, sedangkan 60 persen lainnya masih belum tertangani secara optimal.
Andi menjelaskan, sampah yang belum terkelola masih banyak ditemukan di lahan milik warga, pinggir jalan hingga aliran sungai. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan armada pengangkutan, biaya operasional, sumber daya manusia hingga kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) yang hampir mengalami kelebihan daya tampung.
Terlebih, Kabupaten Kuningan saat ini tengah menjalani pemantauan dan penilaian Adipura. Karena itu, DLH terus mendorong masyarakat agar membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, baik sampah organik, anorganik maupun sampah yang mengandung B3.
“Targetnya, apabila upaya pemilahan dan pengelolaan ini dapat diterapkan di tingkat desa, sampah residu yang dibuang ke TPA hanya sekitar 20 persen. Sementara saat ini masih sekitar 75 persen sampah yang masuk ke TPA,” jelasnya.
Andi berharap, kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut dapat mendorong lahirnya inovasi serta aksi nyata dalam pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Kuningan.
Melalui sinergi pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan sampah diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Selain mengurangi beban TPA, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan risiko pencemaran lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. (OM)
