Perkuat Akuntabilitas Dana BOSP 2026, DPD FK PKBM Kuningan Gelar Bimtek Laporan Akhir

Pendidikan89 views

KUNINGAN ONLINE – DPD Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Kabupaten Kuningan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Akhir Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 bagi Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF), Sabtu (21/11/2026), bertempat di Hotel Montana Kuningan.

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSP Kesetaraan, sekaligus meningkatkan kapasitas pengelola lembaga pendidikan nonformal dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Iklan

Bimtek tersebut diikuti perwakilan dari 78 lembaga PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se-Kabupaten Kuningan, dengan jumlah peserta mencapai 142 orang.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Eris Rismayana, ST., MM.

Iklan

Dalam sambutannya, Eris menekankan pentingnya membangun tata kelola BOSP Kesetaraan yang transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pengelolaan dana BOSP tidak hanya sebatas kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan, tetapi juga harus diimbangi dengan penyusunan laporan administrasi yang baik dan benar.

“Pengelolaan BOSP bukan hanya tentang bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan kegiatan, tetapi juga bagaimana kita mampu menyusun laporan secara administratif dengan baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan harus dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi dan laporan yang tertib serta sesuai dengan ketentuan,” ungkap Eris.

Ia berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, seluruh pengelola PKBM dan SKB dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas dalam menyusun laporan akhir BOSP. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana, tetapi juga memperhatikan kepatuhan, ketepatan penggunaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Sementara itu, Ketua DPD FK PKBM Kabupaten Kuningan, Nurrohim, S.Pd., mengatakan bahwa kegiatan Bimtek menjadi langkah penting untuk memastikan penyusunan laporan penggunaan dana BOSP berjalan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (juknis dan juklak), serta selaras dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

“Melalui kegiatan ini, kami berharap penyusunan laporan benar-benar sesuai juknis dan juklak, serta mengacu pada RKAS. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di lembaga maupun administrasi pelaporan dapat berjalan lancar dan meminimalisasi temuan,” ujarnya.

Nurrohim menegaskan bahwa pengelola PKBM, khususnya kepala lembaga dan bendahara, harus memahami tata kelola anggaran, administrasi, serta mekanisme pelaporan. Hal tersebut penting agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai unsur, di antaranya Inspektorat Kabupaten Kuningan yang memberikan pemahaman mengenai pengawasan, pemeriksaan, serta aspek pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan melalui operator kabupaten menyampaikan materi terkait penyamaan persepsi mengenai Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pengurus FK PKBM memberikan materi mengenai program kerja organisasi, sementara pengawas menyampaikan penguatan terkait pengadministrasian lembaga.

Melalui materi tersebut, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, hingga penyusunan laporan akhir BOSP. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai ketentuan.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB tersebut juga menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antarlembaga pendidikan nonformal untuk memperkuat profesionalisme serta meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan kesetaraan di Kabupaten Kuningan.

Nurrohim berharap, melalui Bimtek ini seluruh lembaga PKBM dan SKB semakin tertib dalam administrasi, pelaporan, maupun pelaksanaan kegiatan.

“Harapan kami, PKBM ke depan semakin baik, mampu bersinergi dengan berbagai pihak, serta menjalankan tata kelola lembaga sesuai ketentuan. Dengan administrasi yang tertib, pelaksanaan program pendidikan nonformal dapat berjalan optimal dan terhindar dari persoalan dalam pemeriksaan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, DPD FK PKBM Kabupaten Kuningan berharap pengelolaan dana BOSP semakin profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, dana BOSP diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. (OM)