KUNINGAN ONLINE – Pengamat kebijakan publik F-Tekad Kabupaten Kuningan, Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo, menilai munculnya 12 nama pejabat eselon IIIA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang lolos dalam mekanisme Manajemen Talenta untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama patut diapresiasi.
Menurutnya, para pejabat yang berasal dari berbagai perangkat daerah seperti Setda, dinas, badan hingga kecamatan tersebut diharapkan benar-benar menjadi sosok terbaik yang mampu menjawab harapan masyarakat setelah dipercaya menduduki jabatan eselon IIB.
“Munculnya 12 nama pejabat hasil seleksi ini tentu harus diapresiasi. Mereka diharapkan merupakan orang-orang pilihan yang setelah diberi amanah nanti mampu menunjukkan hasil kerja yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Mang Ewo kepada Kuninganonline.com, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, proses seleksi yang melibatkan lebih dari 60 birokrat dari eselon IIIA dan IIIB hingga mengerucut pada empat nama terbaik harus benar-benar menjunjung objektivitas dan profesionalitas.
Menurutnya, panitia seleksi yang terdiri dari pejabat lingkup Pemkab Kuningan dan para pakar dari perguruan tinggi terpercaya di Jawa Barat harus mampu memastikan bahwa hasil akhir bukan sekadar nama-nama titipan dari pengambil kebijakan.
“Pilihan terhadap empat orang nanti yang akan menempati pucuk pimpinan SKPD atau OPD haruslah sosok yang memang dinilai mumpuni, memiliki kapasitas, integritas, serta prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mang Ewo juga mengingatkan bahwa setelah pelantikan nanti, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, harus berani melakukan evaluasi jika pejabat yang terpilih tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan.
Ia menilai, pimpinan daerah tidak boleh ragu mengganti pejabat yang justru menjadi penghambat jalannya pemerintahan atau “trouble maker” di posisi strategis.
“Jika dalam perjalanannya para birokrat pilihan hasil proses manajemen talenta tidak dapat menunjukkan hasil kerja seperti yang diharapkan duet kepemimpinan Dian-Tuti, maka harus segera dievaluasi bahkan diganti dengan sosok lain yang lebih mampu,” katanya.
Menurutnya, membiarkan pejabat yang tidak produktif atau justru menjadi sumber persoalan di jabatan strategis hanya akan memperburuk citra kepemimpinan kepala daerah.
“Jangan sampai posisi strategis justru diisi oleh orang yang menjadi trouble maker. Itu akan berdampak langsung pada citra Bupati dan Wakil Bupati di mata masyarakat,” pungkasnya. (OM)
