KUNINGAN ONLINE – Pada saat aksi dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan sempat terjadi kericuhan dan diduga adanya tindakan represif dari oknum aparat kepada mahasiswa, Kamis (16/12/2021).
Tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat, disayangkan oleh Ketua Umum Forum Keluarga Alumni IMM (Fokal IMM) Kuningan, Iman.
“Kami dari Fokal IMM megutuk dan menyayangkan sikap serta tindakan represif dari oknum aparat kepolisian dalam mengawal adik-adik mahasiswa dilapangan,” tegas Iman.
Ketika menyuarakan aspirasinya terhadap anggota dewan, Iman mengatakan, bahwa padahal posisi baik mahasiswa dengan aparat itu sama-sama masyarakat sipil.
Menurutnya, Jendral Listio Sigit sendiri sebagai Kapolri menjadikan tag line polri sebagai pelindung dan pengayom segenap warga bangsa, itu artinya ada pesan untuk selalu bersatu dengan masyarakat.
“Dan mereka sudah sesuai dengan amanat undang-undang yang termaktub dalam pasal 28 hurup E ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan itu diakui secara universal,” tutur Iman.
Pihaknya berharap, kedepan hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi dan kejadian kemarin dalam aksi bisa diselesaikan dengan professional sehingga itu tidak menjadi pertanyaan masyarakat mengenai Standar Oprasional Prosedur (SOP) /protap pengamanan demo dari kalangan manapun, dan tentunya tidak merasa paling benar.
“Mari kita saling memahami kegelisahan, kepekaan mahasiswa adik kita akan nalar kritis, sebagai social control terhadap anggota dewan, yang posisinya tidak peka terhadap dinamika hari ini. Disaat Kuningan dikategorikan sebagai kabupaten termiskin mereka dengan segala pembenaran yang sifatnya individual mengatakan sudah sesuai analisis dan regulasi,” jelasnya.
“Padahal jika mereka peka seharusnya pemikiranya menjadi solusi untuk eksekutif dalam mencari jalan keluar supaya Kuningan dan masyarakatnya terbebas dari kemiskinan ekstrem,” sambungnya.
Bisa dikatakan anggota dewan hari ini lupa akan purwadaksi, lanjut Iman, harus di ingat tugas pokok dan fungsi mereka selain pengawasan dan budgeting mereka adalah wakil dari rakyat yang dipilih oleh rakyat dan kebijakan yang mereka hasilkan harus pro rakyat.
“Tidak terkesan hedonis dengan segala logika pembenaran, sudah seyogyanya mereka peka bukan hanya terhadap konstituen tapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang hidup di Kuningan dan diakui keberadaanya oleh undang-undang dan pancasila. Harus sadar momentum atau minimalnya balance antara keinginan dan keadaan,” pungkasnya.
