KUNINGAN ONLINE – Polemik mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Golkar, H. Harnida Darius Haryanto, SH, menegaskan bahwa proses mutasi merupakan langkah sah dan terukur.
“Rotasi dan mutasi itu bukan ajang coba-coba, apalagi sekadar suka atau tidak suka. Semua ada aturannya. Bahkan sebelum dilantik, para pejabat wajib melewati uji kompetensi,” ujarnya di ruang kerja, Rabu (11/6/2025).
Harnida menekankan bahwa mutasi adalah bagian dari penyegaran organisasi dan tidak perlu disikapi negatif. Ia meminta publik menjaga objektivitas serta percaya pada sistem yang berlaku.
“Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro-kontra. Tapi yang perlu kita jaga adalah kepercayaan terhadap sistem. Bupati tentu tidak sembarangan dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Menurut politisi senior Partai Golkar ini, mutasi justru menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendukung visi “Kuningan Melesat” di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani.
“Semua jabatan punya nilai strategis. Tidak ada posisi yang lebih mulia dari yang lain. Semua bertugas untuk satu tujuan: mengurus rakyat,” tegasnya.
Harnida juga mengingatkan, pejabat yang benar-benar berkompeten akan tetap bersinar di mana pun ditempatkan. Ia menyebut mutasi sebagai panggilan tugas, bukan hukuman.
“Kalau memang punya kapasitas, tunjukkan kinerja terbaik di mana saja. Jangan reaktif,” katanya.
Terkait isu bahwa mutasi tertunda karena tekanan politik, Harnida membantah keras. Ia menilai Bupati memiliki pertimbangan matang dan tidak didikte pihak mana pun.
“Sudah saatnya kita dewasa. Jangan framing seolah ada yang ditutupi. Pemerintah sedang bekerja, jangan dipelintir dengan narasi politis,” pungkasnya.
Fraksi Golkar, lanjut Harnida, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati demi membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat. (OM)
