KUNINGAN ONLINE — Di saat pemerintah pusat gencar melakukan efisiensi anggaran, alokasi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kuningan justru memantik tanda tanya besar. Nilainya tidak kecil, mencapai Rp4,6 miliar dalam APBD 2026.
Anggaran fantastis tersebut kini menuai kritik tajam. Sejumlah pihak menilai, belanja perjalanan dinas belum tentu berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, bahkan menyebut anggaran tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini, ketika pemerintah tengah menekan pengeluaran yang tidak mendesak.
“Kalau bicara kepentingan rakyat, ini jelas perlu dipertanyakan. Urgensinya apa? Sementara masyarakat masih banyak yang kesulitan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Dalam dokumen APBD, anggaran Rp4.642.690.000 itu terbagi atas perjalanan dinas biasa sebesar Rp3,29 miliar dan perjalanan dinas dalam kota Rp1,34 miliar.
Sorotan ini semakin menguat setelah pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menetapkan kebijakan efisiensi, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen yang mulai berlaku 1 April 2026.
Langkah serupa juga ditegaskan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyebut pemerintah tengah “menyisir” anggaran yang dinilai tidak produktif, baik di pusat maupun daerah.
Namun di Kuningan, anggaran perjalanan dinas justru masih terbilang besar. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa kebijakan efisiensi belum sepenuhnya diterjemahkan dalam pengelolaan APBD.
Uha menilai, di era digital saat ini, alasan kunjungan kerja ke luar daerah semakin sulit dibenarkan. Teknologi komunikasi dinilai mampu menggantikan sebagian besar kebutuhan koordinasi.
“Zoom meeting, teleconference, bahkan komunikasi sederhana lewat telepon sudah cukup. Tidak harus selalu berangkat rombongan ke luar daerah,” sindirnya.
Ia juga mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk berani mengambil langkah tegas, termasuk memangkas atau bahkan menghapus anggaran tersebut jika terbukti tidak efektif.
Menurutnya, anggaran miliaran rupiah akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri saat ini tengah menjadi perhatian nasional, seiring upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian belanja negara, termasuk di tingkat daerah. (OM)
