FGD Uniku Merumuskan Strategi Tata Ruang untuk Pariwisata Ramah Lingkungan, Dukung RTRW di Revisi

Pendidikan, Sosial390 views

KUNINGAN ONLINE – Universitas Kuningan (Uniku) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Kebijakan Penataan Ruang untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan melalui Pendekatan Multidisiplin” di Aula Hotel Grand Cordela, Kamis (26/6/2025).

FGD ini menghadirkan dua akademisi utama: Prof. Dr. Dikdik Harjadi, M.Si., Rektor Uniku sekaligus Guru Besar Ilmu Manajemen, dan Prof. Dr. Suwari, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Uniku yang juga Guru Besar Ilmu Hukum. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas PUTR, Bappeda, DPRD Kabupaten Kuningan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Iklan

Ketua tim peneliti, Dr. Haris Budiman, SH., MH., menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari riset yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penataan ruang yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kami undang narasumber dari berbagai sektor: legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat melalui Pokdarwis,” jelas Haris, yang juga dosen FH Uniku.

Iklan

Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya. Semua narasumber menyampaikan pandangan dan masukan terkait tantangan dan potensi yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata.

Anggota DPRD Kuningan, Rana Suparman, menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai landasan kebijakan tata ruang.

“Budaya Sunda sangat erat kaitannya dengan konsep tata ruang. Ini bisa menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Dikdik menyoroti nilai strategis sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pariwisata memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan ekonomi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi ini secara optimal,” ujarnya.

Prof. Suwari menambahkan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Konservasi untuk menjaga kawasan hijau.

“Kebijakan tata ruang harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.

Masukan dari Dinas PUTR, Bappeda, dan Pokdarwis juga menyoroti berbagai aspek teknis dalam pengelolaan ruang dan pengembangan destinasi wisata. Mereka sepakat bahwa FGD ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan di Kabupaten Kuningan.

“Hasil dari FGD ini akan kami tuangkan dalam rekomendasi riset untuk menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah,” pungkas Haris.
(OM/rls)