KUNINGAN ONLINE – Sebanyak 183 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan hingga kini belum menerima bantuan sepeda motor listrik yang sebelumnya disebut akan disalurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai distribusi kendaraan listrik maupun pengadaan sarana operasional lainnya untuk mendukung aktivitas SPPG.
Menurutnya, kebutuhan distribusi makanan masih mengandalkan kendaraan yang disediakan oleh yayasan atau mitra penyelenggara, sementara para kepala SPPG menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Saya belum terinfo apa pun terkait kendaraan motor tersebut. Untuk sekarang ini belum ada pengadaan apa pun yang sampai untuk didistribusikan. Sejauh ini kalau untuk distribusi tentu pakai mobil yang sudah disediakan pihak yayasan atau mitra. Namun untuk Kepala SPPG masih menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Nissa kepada awak media, Senin (8/6/2026).
Selain persoalan bantuan kendaraan, sejumlah dapur SPPG juga dikabarkan mengalami keterlambatan pencairan dana operasional. Namun, Nissa menyebut kondisi tersebut masih bersifat dinamis karena sebagian dana sudah mulai masuk ke beberapa SPPG, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses pencairan.
Ia mengaku belum dapat memastikan jumlah dapur yang terdampak karena perkembangan pencairan dana terus berubah dari waktu ke waktu. Meski begitu, laporan terkait kendala tersebut telah disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Untuk keterlambatan memang beberapa ada, tapi jumlahnya masih fluktuatif karena ada dana yang baru masuk, ada yang belum. Kami juga masih menunggu. Untuk pelaporan sudah kami infokan ke pimpinan,” katanya.
Kendati menghadapi tantangan operasional dan administrasi, Nissa memastikan seluruh SPPG di Kabupaten Kuningan tetap memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Namun, terlepas dari itu, SPPG akan tetap berjalan normal seperti biasanya. Untuk SPPG yang sudah berdiri sekarang ada 179 SPPG dan ada 4 SPPG terpencil. Jadi secara keseluruhan total ada 183 SPPG di Kuningan,” jelasnya.
Di tengah pelaksanaan program, perhatian publik juga tertuju pada kabar penangkapan tiga pejabat di lingkungan BGN terkait dugaan kasus korupsi. Menanggapi hal tersebut, Nissa mengimbau seluruh kepala SPPG, yayasan, dan mitra pelaksana untuk tetap menjalankan program sesuai aturan yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis, surat edaran, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh BGN agar pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Tentu untuk Kepala SPPG dan yayasan atau mitra agar dihimbau selalu mengikuti aturan yang berlaku, baik juknis maupun SE dari BGN, dan aturan-aturan yang berkaitan lainnya. Harus bekerja sama dengan baik sesuai aturan agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, dan status gizi baik jadi tercapai sehingga tujuan dari adanya MBG ini untuk generasi ke depannya bisa terpenuhi,” tuturnya.
Nissa juga mengajak masyarakat dan para penerima manfaat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara langsung kepada SPPG akan menjadi bahan evaluasi penting guna meningkatkan kualitas layanan.
“Kami juga mohon dukungannya dari masyarakat dan penerima manfaat apabila ada kekurangan dari SPPG, mohon untuk dikomunikasikan ke SPPG agar SPPG tersebut tahu salahnya di mana dan bisa melakukan perbaikan. Sehingga MBG ini bisa jadi lebih baik,” pungkasnya.
Dengan total 183 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan, termasuk empat unit yang berada di daerah terpencil, cakupan layanan Program Makan Bergizi Gratis di daerah ini tergolong luas.
Meski masih menghadapi kendala terkait sarana operasional dan pencairan anggaran, pelayanan kepada penerima manfaat sejauh ini tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. (OM)
