KUNINGAN ONLINE – Sebanyak 13 Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan resmi menjalani alih tugas. Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (13/6/2025), bertempat di Joglo Objek Wisata Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan.
Dalam sambutannya, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyampaikan pesan mendalam kepada para pejabat yang dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan ladang pengabdian yang harus dimaknai sebagai amanah untuk menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.
“Jabatan adalah bentuk kepercayaan yang diberikan negara kepada kita. Ini adalah tanggung jawab untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegas Bupati.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 821.22/KPTS.679-BKPSDM/2025. Adapun ke-13 pejabat yang menjalani alih tugas dan pengukuhan jabatan adalah sebagai berikut:
- Drs. Deniawan, M.Si. – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Drs. H. Ahmad Juber, M.Si. – Inspektur Daerah.
- Drs. H. Nurahim, M.Si. – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si. – Kepala Dinas Perhubungan.
- Drs. H. Dadi Hariadi, M.Si. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- Drs. Agus Basuki, M.Si. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- dr. H. Edi Martono, MARS. – Kepala Dinas Kesehatan.
- dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- Wawan Setiawan, S.Hut., MT. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- Dr. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd. – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- H. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si. – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- dr. Deki Saifullah, MMKes. – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah “45”.
Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari masing-masing perangkat daerah. (OM)
