KUNINGAN ONLINE – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tugas lembaga formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Hal itu yang menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, dalam mendorong Laskar Gerindra agar lebih aktif turun langsung ke tengah masyarakat, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Sabtu (22/8/2026).
Tina menegaskan, keberadaan Laskar Gerindra di Kabupaten Kuningan maupun wilayah Dapil Jabar 13 yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun sekadar berkumpul dalam satu organisasi.
Menurutnya, Laskar Gerindra harus mampu menjadi bagian dari elemen masyarakat yang ikut melihat, mendengar, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Laskar ini tidak hanya sebatas formalitas. Saya berharap mereka langsung bergerak ke masyarakat, melihat apa yang bisa dilakukan dan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Tina.
Ia menyebut, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen Partai Gerindra dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, menurut Tina, Laskar Gerindra memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan para wakil rakyat, khususnya dalam menyerap dan mengawal aspirasi yang muncul dari tingkat bawah.
“Tidak hanya sekadar kumpul-kumpul, seremonial, pakai seragam, sudah. Jadi itu nanti terus akan bergerak,” tegasnya.
Selain menyerap aspirasi, Tina juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap program-program prioritas Presiden, termasuk Asta Cita. Program tersebut, kata dia, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat sekaligus diawasi pelaksanaannya agar tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Apabila ditemukan kendala di lapangan, Laskar Gerindra diharapkan segera melakukan inventarisasi persoalan untuk kemudian dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan pihak terkait.
“Kalau ada kendala di akar rumput, kita akan follow up, kita inventarisir apa saja persoalannya. Kalau tidak bisa selesai, paling tidak dicarikan jalan keluarnya,” jelas Tina.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya pekerja dalam pembangunan KDMTP yang disebut belum menerima pembayaran upah secara penuh. Informasi tersebut, menurut Tina, harus segera ditelusuri agar diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut.
“Katanya pemborongnya kabur. Kita harus tindak lanjuti, pemborong itu siapa, siapa yang mempekerjakan,” katanya.
Tina menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan satu kelompok. Sebab, sangat dimungkinkan terdapat pekerja lain yang mengalami persoalan serupa.
Untuk itu, penelusuran akan dilakukan hingga ke tingkat desa. Tina menyebut terdapat sekitar 40 titik yang perlu ditelusuri berkaitan dengan pembangunan KDMTP.
“Nanti ditelusuri ke desanya. Ada beberapa yang disampaikan, kalau tidak salah sekitar 40 titik. Nanti dicari tahu,” ujarnya.
Penelusuran tersebut menjadi penting mengingat pembangunan KDMTP juga direncanakan memasuki agenda pembukaan atau peresmian. Momentum tersebut diharapkan dapat sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan berbagai persoalan yang muncul mendapatkan perhatian.
Tina pun kembali menegaskan bahwa Laskar Gerindra harus mampu menunjukkan kerja nyata. Bukan sekadar hadir dalam kegiatan organisasi, tetapi benar-benar berada di tengah masyarakat untuk mendengar keluhan, mengawal program pemerintah, serta ikut mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
“Jadi seperti itulah contohnya. Laskar harus bergerak dan hadir di masyarakat,” pungkasnya. (OM)
