Sufmi Dasco Ahmad dan Kebutuhan Indonesia akan Pemimpin Pemersatu

Galeri, Opini73 views

Oleh: Arief Nazarudin, S.H., M.H.

KUNINGAN — Politik Indonesia sedang memasuki babak yang tidak biasa. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ruang pembicaraan baru mengenai siapa sosok yang paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029.

Iklan

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah nama mulai diperbincangkan. Namun, satu nama yang belakangan semakin mendapatkan perhatian adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Kemunculan nama Dasco tentu bukan tanpa alasan. Pengalaman panjang di parlemen, kedekatan politik dengan Presiden Prabowo, latar belakang hukum, serta kemampuannya membaca dinamika komunikasi antarkekuatan politik menjadi sejumlah faktor yang membuat sosoknya menarik untuk diperbincangkan.

Iklan

Tetapi, di atas semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih penting, dalam situasi politik seperti sekarang, figur seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia?

Apakah sekadar seorang pejabat yang memiliki loyalitas politik, atau seseorang yang mampu menjaga keseimbangan pemerintahan, menghubungkan berbagai kepentingan, dan memastikan agenda pembangunan berjalan tanpa tersandera oleh perbedaan politik?

Pertanyaan inilah yang semestinya menjadi dasar untuk membaca peluang dan kapasitas Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi Dasco Ahmad bukanlah figur yang muncul secara tiba-tiba dalam panggung politik nasional.

Lahir di Bandung pada 7 Oktober 1967, perjalanan pendidikannya memperlihatkan latar belakang yang cukup menarik. Ia mengawali pendidikan tinggi di bidang teknik elektro Universitas Pancasila, sebelum kemudian mendalami ilmu hukum hingga meraih gelar doktor dari Universitas Islam Bandung.

Pada 2022, Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan.
Kombinasi pengalaman pendidikan teknik dan hukum tersebut menjadi bagian dari karakter profesionalnya. Sebelum dikenal sebagai politisi, ia juga pernah berkecimpung dalam dunia usaha, profesi hukum, dan kajian sengketa pemilu.

Pengalaman tersebut memberikan bekal yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami persoalan politik, tetapi juga bagaimana persoalan diselesaikan melalui pendekatan hukum dan kelembagaan.

Dalam politik, kemampuan memahami aturan saja tidak cukup. Seorang pemimpin juga harus mampu membaca situasi, memahami kepentingan orang lain, serta menemukan titik temu ketika berbagai kepentingan saling berhadapan. Di sinilah pengalaman Dasco menjadi relevan untuk diperbincangkan.

Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Banten III. Pada periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi perjalanan politiknya di parlemen. Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2019–2024 dan kembali menduduki jabatan yang sama pada periode 2024–2029.

Dua periode sebagai pimpinan DPR bukanlah perjalanan yang sederhana. Posisi tersebut menuntut kemampuan memahami tata tertib, mekanisme legislasi, fungsi pengawasan, penganggaran, serta hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Pimpinan DPR juga harus berhadapan dengan realitas bahwa parlemen bukanlah institusi yang terdiri atas satu kepentingan politik. Di dalamnya terdapat berbagai fraksi dengan ideologi, kepentingan, aspirasi konstituen, dan cara pandang yang berbeda.

Karena itu, salah satu ukuran penting seorang pimpinan parlemen bukan hanya seberapa kuat ia memperjuangkan kepentingan partainya, melainkan seberapa jauh ia mampu menjaga agar perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi. Dan Dasco memiliki pengalaman menjalani dinamika tersebut.

Tentu, jabatan pimpinan DPR tidak lantas otomatis menjadi bukti bahwa seluruh kinerja legislasi dan pengawasan telah berjalan sempurna. Penilaian objektif tetap membutuhkan ukuran yang terukur, mulai dari kualitas legislasi, efektivitas pengawasan, penyelesaian aspirasi masyarakat, hingga akuntabilitas kelembagaan.

Namun, pengalaman panjang di parlemen merupakan modal politik dan kelembagaan yang tidak bisa diabaikan ketika Indonesia sedang mencari figur untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Salah satu aspek menarik dari Dasco adalah posisinya dalam hubungan antara partai politik, parlemen, dan pemerintahan.

Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, ia berada pada dua ruang strategis yang memiliki karakter berbeda.

Di satu sisi, ia merupakan bagian dari struktur partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menjalankan fungsi kelembagaan sebagai pimpinan DPR yang harus berhadapan dengan beragam kekuatan politik.

Kombinasi tersebut menuntut kemampuan komunikasi dan negosiasi yang tidak sederhana.

Dalam praktik demokrasi, kemampuan menjembatani kepentingan sering kali lebih menentukan daripada kemampuan memenangkan perdebatan.

Sebuah kebijakan pemerintah, misalnya, tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik. Kebijakan tersebut juga membutuhkan dukungan politik, komunikasi yang tepat, pemahaman terhadap aspirasi masyarakat, serta pengawasan yang konstruktif.

Presiden membutuhkan mitra yang dapat membantu memastikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan parlemen tetap berjalan dengan baik. Pada saat bersamaan, parlemen harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Nah, dalam konteks itu, sejatinya pengalaman Dasco dapat menjadi salah satu pertimbangan penting.

Kemampuannya menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok politik patut dilihat sebagai modal untuk membangun konsensus, bukan sebagai alasan untuk mengurangi independensi partai-partai maupun lembaga negara.

Sebab, jembatan politik yang baik bukanlah jembatan yang membuat semua orang harus memiliki pandangan sama. Jembatan yang baik justru memungkinkan mereka yang berbeda tetap dapat bertemu dan bekerja untuk kepentingan yang lebih besar.

Perkembangan politik beberapa hari terakhir memberikan gambaran menarik mengenai dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden.

Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa nama Dasco masuk dalam bursa bersama Sugiono dan Ahmad Muzani. Bahkan, muncul pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai kecenderungan partai-partai koalisi mendukung figur dari Gerindra.

Di sisi lain, PKB melalui Wakil Ketua Umumnya, Rano Alfath, menyampaikan bahwa Dasco merupakan salah satu sosok yang layak dipertimbangkan.

Dukungan juga datang dari lingkungan Gerindra, termasuk organisasi Tunas Indonesia Raya dan sejumlah pengurus daerah.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Wakil Presiden tidak semata-mata berlangsung dalam ruang internal satu partai. Ada dinamika komunikasi dan pertimbangan politik yang melibatkan berbagai kekuatan. Hal tersebut menarik untuk dibaca.

Dalam politik koalisi, tidak mengajukan kader sendiri bukan berarti sebuah partai kehilangan kepentingan. Bisa jadi, terdapat pertimbangan yang lebih luas mengenai kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik, dan efektivitas pelaksanaan program nasional.

Di sinilah figur yang memiliki kemampuan komunikasi lintas partai menjadi begitu relevan.

Namun, dukungan politik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Kesepakatan elite tetap harus diuji melalui pertanyaan mengenai kompetensi, integritas, kapasitas kenegaraan, dan kemampuan menjalankan amanah konstitusi.

Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik. Ia merupakan amanah kenegaraan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat.

Prabowo Membutuhkan Mitra, Bukan Sekadar Pendamping
Presiden Prabowo Subianto sedang memimpin pemerintahan dengan agenda pembangunan yang luas dan tantangan yang tidak ringan.

Ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja pemerintahan yang solid.

Dalam situasi demikian, Wakil Presiden idealnya bukan hanya menjadi pelengkap struktur kepemimpinan nasional.

Ia harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, membantu koordinasi kebijakan, memperkuat komunikasi antarlembaga, serta memastikan berbagai program pemerintah memiliki kesinambungan pelaksanaan.

Tetapi, ada batas penting yang tidak boleh dilupakan. Wakil Presiden harus bekerja dalam kerangka konstitusi dan pembagian kewenangan yang telah ditentukan. Tidak boleh muncul dualisme kepemimpinan ataupun persaingan kewenangan dengan Presiden.

Karena itu, figur yang memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi perlu pula memiliki kedewasaan untuk memahami batas kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga negara.

Jika melihat pengalaman Dasco di parlemen dan lingkungan pemerintahan, kapasitas tersebut layak menjadi bagian dari pertimbangan publik.

Ia memiliki pengalaman dalam dinamika politik, memahami proses kelembagaan, serta berada dalam lingkungan komunikasi strategis pemerintahan.

Modal tersebut tentu perlu diterjemahkan menjadi kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.

Di tengah berkembangnya berbagai nama, satu hal harus ditempatkan di atas semua kalkulasi politik, tetapi juga di atas konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan begitu, proses pengisian jabatan tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan politik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan untuk memilih sesuai ketentuan konstitusi.

Artinya, nama Dasco maupun figur lainnya masih harus ditempatkan dalam ruang pertimbangan sampai terdapat keputusan resmi melalui mekanisme yang berlaku.
Justru penghormatan terhadap proses konstitusional inilah yang akan menjaga legitimasi kepemimpinan nasional.

Kita tidak ingin pengisian jabatan strategis negara hanya menjadi arena pembagian kekuasaan. Lebih dari itu, proses tersebut harus menjadi momentum memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia mampu menyelesaikan persoalan politik melalui jalur konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang akan menduduki kursi RI-2.

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang paling mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut diperhitungkan.

Pengalaman dua periode sebagai Wakil Ketua DPR RI, latar belakang akademik dan hukum, perjalanan panjang di Partai Gerindra, serta keterlibatannya dalam komunikasi politik nasional memberikan sejumlah modal yang relevan untuk dipertimbangkan.

Namun, tantangan terbesarnya justru terletak pada bagaimana mengubah modal politik tersebut menjadi kapasitas kenegaraan.

Jika dipercaya mengemban amanah lebih besar, ia harus mampu menunjukkan bahwa kedekatan politik tidak membatasi keluasan pengabdiannya. Bahwa loyalitas kepada Presiden dapat berjalan beriringan dengan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat. Kemampuan menjembatani partai-partai dapat berkembang menjadi kemampuan menyatukan berbagai kepentingan masyarakat.

Sebab, Indonesia tidak kekurangan politisi yang pandai berdebat. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mempertemukan perbedaan menjadi kekuatan bersama.

Boleh jadi, itulah esensi kepemimpinan yang perlu kita cari hari ini.
Bukan semata-mata siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling siap membantu menjaga arah perjalanan bangsa.

Dalam pertimbangan itulah, nama Sufmi Dasco Ahmad layak ditempatkan dalam diskusi publik secara terbuka, rasional, dan proporsional.

Karena pada akhirnya, jabatan boleh berganti, konfigurasi politik dapat berubah, tetapi kepentingan bangsa dan masa depan rakyat Indonesia harus tetap menjadi yang utama.