Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi momen penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia, terutama di era digital saat ini. Proses demokrasi yang sebelumnya berjalan secara tradisional kini mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi informasi.
Digitalisasi memengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi publik, hingga menentukan pilihan politik mereka. Media sosial, platform daring, dan teknologi komunikasi membuka ruang baru bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses demokrasi secara lebih aktif.
Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan serius. Maraknya informasi palsu atau hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman yang dapat merusak kualitas demokrasi. Dunia digital yang cepat dan transparan sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membentuk opini publik secara tidak sehat, bahkan memecah belah masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat sebagian warga mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Di sisi lain, penyelenggara pemilu harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital. Penggunaan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara harus menjamin keterbukaan, ketepatan, dan keamanan informasi pemilih. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu digital menjadi faktor penting keberhasilan demokrasi modern.
G.J. Wolhoff menekankan bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang menjalankan pemerintahan. Karena tidak semua rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pemerintahan, pemilu memastikan rakyat tetap memiliki peran melalui wakil-wakil yang dipilih. Para wakil ini bertindak berdasarkan mandat dari rakyat, menjalankan fungsi pemerintahan atas nama mereka.
Teknologi memegang peran besar dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kemajuan digital memungkinkan proses pemilu berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Media sosial dan platform digital digunakan untuk menyebarkan informasi politik, memperkenalkan calon, dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Bagi penyelenggara, teknologi membantu pendataan pemilih, penghitungan suara, dan pelaporan hasil secara terbuka, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya pemilu melalui media digital, menjadikan demokrasi lebih partisipatif.
Namun, dampak media sosial terhadap demokrasi tidak selalu positif. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook memungkinkan informasi politik tersebar cepat, sehingga warga lebih sadar dan aktif mengikuti isu pemerintahan.
Tetapi di sisi lain, media sosial menjadi sarana penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang tajam. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan memecah masyarakat menjadi kelompok pro dan kontra secara ekstrem.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi.
Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap penyebaran informasi politik di dunia maya, tanpa mengurangi kebebasan berpendapat.
Ketiga, masyarakat, terutama generasi muda, harus didorong menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan informasi yang positif, akurat, dan membangun persatuan.
Pemilu 2024 bukan sekadar ajang kontestasi politik, tetapi juga ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia di era digital. Teknologi, bila digunakan dengan tepat, dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik.
Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan media, digitalisasi bisa menjadi alat yang memperkokoh demokrasi, bukan merusaknya. Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi bangsa untuk menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung demokrasi yang cerdas, bersih, dan berkeadilan.
Nama Penulis : Nugraha
Prodi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
